Penyelenggara acara tersebut, menurut China, menggunakan "masalah hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan internal China seperti Xinjiang, untuk menciptakan perpecahan dan turbulensi serta mengganggu pembangunan China".
Namun perwakilan dari sekitar 50 negara tetap menghadiri acara 13 Mei tersebut. Di masa lalu, Beijing mencoba mengintimidasi negara-negara untuk tidak bergabung dalam aktivitas anti-China.
"Beijing telah mencoba selama bertahun-tahun untuk menggertak pemerintah agar bungkam, tetapi strategi itu telah gagal total, karena semakin banyak negara yang menyuarakan kengerian dan kebencian atas kejahatan China terhadap Uighur dan Muslim Turki lainnya," Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch (HRW) PBB, mengatakan kepada wartawan baru-baru ini.
AS, salah satu penyelenggara utama acara tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak takut terhadap China karena berbicara dengan berani tentang kekejaman China di Xinjiang.
"Kami akan terus berdiri dan berbicara sampai pemerintah China menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang," Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pada acara tersebut.
Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia, ratusan ribu dari Muslim Uighur telah dikirim ke kamp pendidikan ulang di Xinjiang. Orang-orang ditangkap dan disiksa karena menjalankan agama mereka.
"Di Xinjiang, orang-orang disiksa. Wanita disterilkan secara paksa," kata Thomas-Greenfield.
China telah mengakui keberadaan kamp di Xinjiang tetapi mengatakan kamp itu adalah pusat pengajaran keterampilan kejuruan. Xinjiang telah menghadapi gerakan separatis dan ada beberapa serangan teror di wilayah tersebut di masa lalu.
HRW baru-baru ini merilis sebuah laporan sepanjang 53 halaman tentang penahanan massal, penyiksaan dan penganiayaan budaya di Xinjiang.
Dengan judul "Putuskan Garis Silsilah, Putuskan Akar Mereka", laporan tersebut menyebutkan "berbagai pelanggaran" yang juga mencakup penghilangan, pengawasan massal, pemisahan keluarga, pemulangan paksa ke China, kerja paksa, kekerasan seksual dan pelanggaran hak reproduksi.
Sejak 2017, menurut laporan itu, pemerintah China juga "menggunakan berbagai alasan untuk merusak atau menghancurkan" dua pertiga masjid di wilayah tersebut.
