Dengan rasa frustrasi total dan kehilangan dukungan dan simpati, Polisario melakukan blokade di daerah Guerguerat, zona penyangga, pada bulan November 2020 sebagai tanda provokasi yang jelas. Militer Maroko mengakhiri blokade Polisario di jalan raya nasional, yang menghubungkan Maroko ke Mauritania. Pada 13 November, Polisario secara sepihak menyatakan bahwa mereka mengakhiri gencatan senjata 1991 dengan Maroko.
Mengapa Aljazair mendukung Polisario?Â
Pada tahun 1963, Maroko dan Aljazair mengalami perang perbatasan yang dikenal dengan Perang Pasir. Dalam perang ini, Aljazair mengalami kekalahan yang memalukan di tangan militer Maroko. Sejak saat itu, Aljazair dengan kekayaan minyaknya ingin memberikan pelajaran kepada Maroko dengan mendukung sepenuhnya gerakan separatis Polisario. Banyak pendukung Polisario tidak menyadari bahwa mereka sedang digunakan sebagai pion dalam permainan politik Aljazair.
Maroko telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur besar-besaran di Sahara Maroko selama dua dekade terakhir. Provinsi di Sahara Maroko telah menyaksikan ledakan ekonomi, lingkungan yang damai, stabil dan kehidupan yang layak.
Beberapa tahun yang lalu, penulis mengunjungi Sahara Maroko dan menemukan infrastruktur dan perkembangan ekonomi yang menakjubkan.
"Kami sangat bahagia di sini dibandingkan dengan situasi seperti neraka di kamp pengungsian di Tindouf. Kami memiliki semua akses ke pendidikan, kesehatan, makanan, transportasi, komunikasi dan pekerjaan," kata Mohammed Ghali, seorang karyawan perusahaan swasta, di Dakhla kepada penulis ini.Â
Polisario, sementara itu telah kehilangan dukungan dari banyak negara Afrika dan Amerika Latin. Pemerintahan SADR yang diasingkan diatur oleh hanya satu pihak yaitu Polisario dan sebagian besar kegiatannya dikendalikan oleh Aljazair.
Semua hak asasi pengungsi Sahrawi ditolak oleh Polisario. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamp pengungsi. Perbedaan pendapat di antara tempat perlindungan Sahrawi ditekan oleh Polisario dengan tangan besi.
Beberapa hari yang lalu, sebuah laporan mengejutkan datang dari sebuah organisasi non-pemerintah Prancis bernama Aliansi Internasional untuk Pertahanan Hak dan Kebebasan (AIDL).
Laporan AIDL, yang didasarkan pada penyelidikan, menuduh Polisario merekrut anak-anak untuk tugas militer dan melatih anak-anak menggunakan senjata api di kamp-kamp pengungsi Tindouf, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan Konvensi Hak Anak.
