China mengklaim lebih dari 90 persen Laut China Selatan (LCS) berdasarkan peta kontroversial yang disebut Sembilan Garis Putus, yang terungkap untuk pertama kalinya pada tahun 1940-an. Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan juga mengklaim bagian-bagian tertentu dari Laut China Selatan tetapi tidak seluruh wilayah seperti China. Indonesia tidak mengklaim satu inci pun di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang kaya akan perikanan dan energi.
Namun China, teman dan mitra strategis Indonesia, mengklaim sebagian kecil wilayah maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Pasalnya, Sembilan Garis Putus merambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di bagian barat daya LCS.
Baik Indonesia maupun China telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
Berdasarkan UNCLOS, Indonesia secara hukum berhak atas 200 nautical mil ZEE dari pantai dan 12 mil laut dari laut teritorial. China mengklaim bagian tertentu ZEE Indonesia berdasarkan Sembilan Garis Putus dan "hak historis" untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa Sembilan Garis Putus tidak sah secara hukum karena China menandatangani UNCLOS. Pengadilan internasional juga telah memutuskan bahwa China tidak memiliki "hak historis" berdasarkan Sembilan Garis Putus di LCS. China telah menolak keputusan tersebut tetapi Indonesia dan banyak negara di dunia menyambut baik keputusan PCA tersebut.
Dalam upaya untuk menegakkan klaimnya dan mengabaikan hubungan strategis, China beberapa kali mengirimkan kapal penangkap ikannya, disertai kapal penjaga pantai China, ke ZEE Indonesia untuk menangkap ikan. Insiden terbaru terjadi pada awal tahun ini ketika kapal penangkap ikan China terlihat sedang menangkap ikan di Laut Natuna. Indonesia memprotes keras dan mengirim kapal perang dan jet tempur untuk mengusir kapal penangkap ikan China dari ZEE-nya. Sebagian besar dari 275 juta orang Indonesia menjadi marah atas aktivitas ilegal China di perairan Indonesia.
Indonesia mengambil beberapa langkah di Natuna untuk melawan serangan China.
Pada bulan November, Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengumumkan bahwa TNI AL akan memindahkan markas pasukan tempurnya yang dikenal sebagai Pasukan Tempur Guspurla dari Jakarta ke Kepulauan Natuna untuk melindungi wilayah perairan Jakarta di dekat LCS.
“Pasukan tempur yang bermarkas di Jakarta itu bertugas untuk menegakkan kedaulatan di laut. Wilayah operasinya meliputi Laut Natuna. Jadi lebih efektif kalau kita menempatkan pasukan tempur di Laut Natuna,” kata Yudo di Jakarta belum lama ini.
Pada bulan Juli 2017, Indonesia telah mengubah nama Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara, yang memicu protes keras dari China.
Dalam nota diplomatik tanggal 23 Agustus 2017 yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa langkah Indonesia untuk mengubah “nama yang diterima secara internasional” mengakibatkan “komplikasi dan perluasan sengketa dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas”.
