rang Baloch merupakan 52 persen dari total populasi sementara suku Pashtun merupakan 36 persen dari populasi. 12 persen sisanya adalah etnis minoritas seperti Brahimis, Hazaras, Sindhis, Uzbek dan Turkmens.
Ibu kota Balochistan adalah Quetta, kota terbesar di provinsi tersebut.
Pakistan sangat bergantung pada sumber daya alam dari Balochistan tetapi gagal membangun provinsi tersebut.
Pakistan setiap tahun menghabiskan miliaran dolar untuk militer dan memiliki senjata nuklir. Namun penduduk di provinsi terbesarnya tidak memiliki cukup makanan, air minum, listrik, jalan, rumah sakit dan pekerjaan.
Akhir-akhir ini, di bawah China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), China telah membangun beberapa proyek infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan Gwadar di Balochistan. Tanah dan rumah penduduk, menurut aktivis hak-hak lokal, diambil paksa untuk proyek-proyek tersebut. Banyak orang diusir dari tempat mereka untuk memberi jalan bagi proyek-proyek China, yang sedang dibangun di Balochistan yang menguntungkan terutama bagi China dan Pakistan militer.
Menurut badan statistik nasional Pakistan, hanya 27 persen orang di Balochistan yang bisa membaca dan menulis. Angka kemampuan menulis & membaca di kalangan laki-laki adalah 38 persen dan hanya 13 persen perempuan yang bisa membaca dan menulis di provinsi yang kaya ini.
Dalam upaya melawan ketidakadilan dan untuk mendapatkan bagian yang adil atas sumber daya alam, beberapa kelompok pemberontak telah berjuang untuk Balochistan yang merdeka selama lebih dari empat dekade. Militer Pakistan, polisi dan badan intelijen Inter-Services Intelligence (ISI) menghancurkan pemberontakan tersebut dengan pembunuhan, penangkapan, penculikan atau penghilangan dan penyiksaan tanpa pandang bulu di provinsi yang bermasalah tersebut. Â Â
Pemimpin yang berani
Karima, simbol kebanggaan resistansi wanita Balochi, yang dikenal atas kerjanya dalam penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh militer Pakistan di provinsi.
Karima pertama kali dihukum tiga tahun penjara dan denda Rs 150.000 (AS$1,875) pada tahun 2009 setelah ia dan beberapa perempuan lainnya berdemonstrasi pada bulan Agustus 2006 untuk menentang penghilangan paksa. Tuduhan tersebut dibuat atas ketidakhadirannya dan hukuman dijatuhkan oleh Pengadilan Anti-Teroris di Turbat, Balochistan, pada tanggal 2 Juni 2009.
Kasus ini terutama didasarkan pada pencabutan bendera dari gedung pemerintah tanpa izin (berdasarkan pasal 123 B KUHP Pakistan). Ia dituduh mencemarkan bendera dan menghasut, yang menurut pasal 124 A PPC berarti "siapa pun dengan kata-kata atau dengan tanda atau dengan representasi yang terlihat menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah".
