Azerbaijan yang kaya akan minyak, sebuah negara kecil di Kaukasus Selatan, saat ini adalah ketua Gerakan Non-Blok (GNB), organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB dengan 120 negara anggota.
GNB didirikan pada tahun 1961 oleh Indonesia, India, Yugoslavia dan Mesir berdasarkan Prinsip-Prinsip Bandung yang diadopsi pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia.
Menjadi ketua GNB adalah pencapaian terbesar bagi diplomasi Azerbaijan hanya dalam delapan tahun karena Azerbaijan baru saja bergabung ke GNB pada tahun 2011.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memilih diplomat top dari Azerbaijan, yaitu Elmar Mammadyarov, sebagai Menteri Luar Negerinya pada tahun 2004. Di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Mammadyorov yang cerdas, para diplomat Azerbaijan telah mencapai banyak tonggak dalam sejarah Azerbaijan selama 15 tahun terakhir.
Azerbaijan telah memainkan peran aktif di panggung internasional keanggotaannya di berbagai organisasi dan peluncuran inisiatif baru untuk perdamaian serta toleransi.
Tetapi dinas diplomatik Azerbaijan bukanlah hal yang baru. Negara ini telah memiliki sejarah yang gemilang selama seratus tahun.
Meskipun Azerbaijan, sebagai bekas Republik Soviet, memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991, tetapi sejarahnya sudah tertulis sejak lebih dari seratus tahun lalu. Pada tanggal 28 Mei 1918, Dewan Nasional Azerbaijan mengadopsi Undang-Undang Kemerdekaan dan menyatakan negara tersebut sebagai Republik Demokratik Azerbaijan (ADR), republik demokratis rakyat pertama dengan hak suara untuk wanita di kawasan Timur Muslim.
Undang-Undang Kemerdekaan ADR dengan jelas menyatakan sebagai berikut:
"Republik Demokratik Azerbaijan menjamin hak-hak sipil dan politik di perbatasannya untuk semua warga negara tanpa memandang asal etnis, agama, status sosial, dan gender."
Dokumen itu juga menyatakan keinginan ADR untuk "menjalin hubungan bertetangga yang baik dengan semua anggota komunitas internasional".
Pada tanggal 9 Juli 1919, ADR yang bermasyarakat mayoritas Muslim yang baru lahir mendirikan sekretariat Kementerian Luar Negeri. Melalui Keputusan Presiden Ilham Aliyev pada tanggal 24 Agustus 2007, tanggal 9 Juli 1919 diambil sebagai dasar untuk penetapan Hari Karyawan dari Layanan Diplomatik Azerbaijan yang juga dikenal sebagai Hari Diplomasi.
