Aljazair memiliki dendam dengan Maroko sejak perang perbatasan yang disebut Perang Pasir pada tahun 1963 antara kedua negara. Itulah alasan utama Aljazair mendorong Polisario dan mendukungnya dengan uang dan senjata untuk berperang melawan Maroko.
Polisario, yang mencari hak untuk menentukan nasib sendiri bagi orang-orang Sahrawi, juga merupakan partai yang berkuasa dari SADR, salah satu anggota AU. Markas besar SADR berbasis di kamp-kamp pengungsi Tindouf.
"Pemberontak Polisario tidak menguasai tanah. Mereka hanya berbasis di Tindouf, Aljazair," kata seorang diplomat senior Maroko kepada penulis baru-baru ini.
Adalah fakta bahwa PBB mengakui Sahara Barat sebagai wilayah tanpa pemerintahan sendiri dan Polisario mengendalikan sebagian kecil dari gurun yang tak bertuan. Untuk mencegah serangan pemberontak Polisario, Maroko membangun tembok pasir sepanjang 1,600 km di perbatasan antara Maroko dan Aljazair pada tahun 1980. Di bawah pengawasan PBB, Maroko dan Polisario setuju untuk melakukan gencatan senjata di tahun 1991. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah memantau gencatan senjata sejak saat itu.
Baik Maroko dan Aljazair (melalui Polisario) terlibat dalam perang propaganda global. Keduanya telah menghabiskan jutaan dolar untuk melobi di Amerika Serikat.
Polisario mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya perwakilan dari sekitar 600,000 orang Sahrawi yang sebagian besar tinggal di Sahara yang dikuasai oleh Maroko. Meskipun Polisario dapat mengklaim bahwa antara 170,000-195,000 pengungsi Sahrawi tinggal di kamp-kamp Tindouf, tetapi PBB dan beberapa organisasi internasional mencatat angka pengungsinya hanya mencapai 90,000. Menurut media Maroko, Polisario selalu menolak untuk melakukan sensus di kamp-kamp pengungsi Tindouf dan menggembungkan angka-angka untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari organisasi internasional. Diduga ada banyak orang non-Sahrawi dari Mali, Mauritania, Chad dan Afrika Tengah di kamp-kamp pengungsi Tindouf.
Baru-baru ini, PBB menunjuk mantan presiden Jerman Horst Kohler sebagai utusan khusus untuk menemukan solusi bagi konflik Sahara Barat yang telah lama membeku. Kohler berhasil menyelenggarakan dua putaran pertemuan, yang dihadiri oleh Maroko, Polisario, Aljazair, dan Mauritania.
Maroko bersedia memberikan otonomi yang lebih besar kepada Sahara Barat sehingga Polisario dapat mengakhiri perjuangan bersenjatanya dan bergabung dengan proses demokrasi. Tetapi Polisario menolak proposal Maroko dan meminta kemerdekaan penuh serta referendum yang tidak dapat diterima oleh Maroko.
Perubahan pemerintahan di Aljazair dan tekad kuat negara-negara Afrika untuk mengakhiri konflik dapat membawa beberapa dorongan baru bagi upaya Kohler. Ini adalah tanda sambutan bahwa Maroko dan AU sepenuhnya setuju bahwa solusi apa pun untuk Sahara Barat harus di bawah naungan PBB dan harus diselesaikan melalui negosiasi damai. Tetapi penyelesaian konflik akan tergantung terutama pada sikap militer Aljazair, pendukung setia Polisario. Jika militer Aljazair berubah pikiran, orang-orang Sahrawi dapat hidup damai dan baik Maroko maupun Aljazair bisa menjadi teman baik seperti dulu.
Â
Â
*Penulis adalah wartawan senior yang tinggal di Jakarta. Ia pernah berkunjung ke wilayah Sahara Maroko beberapa waktu yang lalu.
