Money Politik Benih Korupsi

A. . PENDAHULUAN

Kasus Watergate yang terjadi pada tahun 1972 silam adalah kasus perampokan dan pengalokasian dana yang digunakan untuk amunisi kemenangan kembali Presiden Nixon pada pemilu Amerika Serikat pada tahun 1968. Pengalokasian dana itu datang dari penyusupan yang dilakukan oleh lima orang di Markas Partai Demokrat yang terletak di Watergate. 

Kasus ini akhirnya terkuak melalui andil dari dua jurnalis The Washington Post yakni Bob Woodward dan Carl Bernstein yang mampu menunjukkan bukti-bukti pencurian dana menggunakan metode Investigasi yang mengaitkan aktor-aktor yang terlibat, bukti-bukti dokumen dan masih banyak lagi. Penguakan kasus tersebut sekaligus menjadi langkah awal dari investigasi dan dapat dikatakan sebagai tindakan jurnalistik paling populer sepanjang masa (Iorgulescu, Strunga, Marcu, & Vlad , 2016).

Metode Investigasi inilah yang dinamakan sebagai Investigasi Paralel yang menghubungkan beberapa mata rantai dokumen pengumpulan data guna pemecahan teka-teki dari suatu kasus. Adapun mata rantai tersebut seperti People Trail yang menginvestigasi agen-agen yang terlibat di dalam suatu kasus. 

Selanjutnya ialah Money Trail yang mencoba untuk menelisik suatu Jawaban terhadap kasus dari jejak uang/aset dan juga melakukan analisa di dalam suatu transaksi. Terakhir ialah Document Trail yakni suatu mekanisme penguakan kasus dengan mengikuti jejak dari gabungan People Trail dan Money Trail dalam suatu bentuk media seperti audio, video, dan foto (Junaidi, 2018).

Investigasi Paralel kemudian digunakan untuk pemecahan masalah transaksi ilegal di dunia seperti Pencucian uang. Money trail—yang adalah salah satu proses investigasi paralell—kemudian menjadi salah satu alat bantu penyelidik seiring dengan pelebaran sistem finansial secara internasional yang berimbas pada hal-hal seperti penyalahgunaan keuangan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan pelaku perbankan yang tidak kooperatif. Pencucian uang biasanya ditemukan pada kartel narkotika, perdagangan senjata, kelompok teroris, dan organisasi kriminal biasanya menggunakan bank untuk mencuci uang kotor tersebut dan akhirnya menjadi produk bisnis yan terlegitimasi (Wechsler, n.d)

Berkaitan dengan hal ini, TPPU sendiri dimaknai sebagai transaksi finansial yang sifatnya tidak sah. Terdapat juga istilah Underground Economyyang menggambarkan bahwa pencucian uang sebagai kriminal ekonomi yang berupaya menghindari iklim bisnis dalam rangka menerima keuntungan moneter (Schneider & Windischbauer, 2010). Seperti di negara barat, Indonesia sendiri memiliki banyak kasus pencucian uang khususnya di bidang lingkungan hidup. Seperti kasus izin benih lobster Edhy Prabowo yang tidak hanya merugikan kas negara, melainkan juga lingkungan hidup. Peristiwa ini berawal dari Surat Keputusan (SK) Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 mengenai Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Motivasi awal dari SK ini adalah untuk memberikan kemudahan investasi dan berusaha. SK ini juga adalah penyesuain dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 8/PERMEN-KP/2019.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus ini sebagai tindakan pidana korupsi (tipikor) karena transaksi dari pelaku eksportir benih lobster dilakukan hanya dengan PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan total transferan uang sebesar Rp 731.573.564. Transaksi ini sekaligus melancarkan jalan dari PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) untuk melakukan aktivitas ekspor benur sebanyak 10 kali dari jasa PT ACK. Poin menarik dari kasus ini adalah hasil transaksi ini kemudian diserahkan ke dalam dua akun bank milik Amri dan Ahmad Bahtiar dengan total nominal Rp9,8 Miliar (Ryn, 2020).

B. PEMBAHASAN

Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, kasus korupsi benih lobster ini bermula dari Edhy Prabowo yang kala itu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. 

Tim ini dibentuk sesuai tujuan kebijakan Edhy Prabowo untuk membuka kembali ekspor benih lobster dan kebijakan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Terbentuknya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh Edhy Prabowo yang merasa bahwa kebijakan sebelumnya--kebijakan era Menteri KKP, Susi Pudjiastuti telah merugikan masyarakat, khususnya nelayan yang mencari mata pencaharian dari lobster (Pranata, 2021).

Dalam Permen KP No. 12/2020 apabila ingin mengekspor pengeluaran benih lobster dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai ketentuan, seperti sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN, pembudidayaan lobster harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, serta eksportir benur harus memiliki surat-surat dan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mengekspor benih lobster(Rahayu, 2020).

Pencabutan Peraturan Menteri KP 56 Tahun 2016 tentang Larangan Ekspor Benih Lobster dan pengizinan kembali ekspor benih lobster, menjadi sorotan bagi KPK tentang adanya pencucian uang. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa awal bulan Oktober 2022, SJT selaku Direktur PT DPPP bertemu dengan SAF di kantor KKP membahas biaya ekspor benih lobster sebesar Rp1.800/ekor melalui forwarder PT ACK. 

PT DPP diduga melakukan transfer dengan total sekitar Rp731 juta ke rekening PT ACK, dugaan berlanjut tidak sebatas PT DPPP yang melakukan transfer ke PT ACK, tetapi juga beberapa perusahan eksportir benih lobster lainnya, dan ditarik oleh dua orang pemegang PT ACK dengan total Rp9,8 miliar (Rahayu, 2020).

Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening AF atau staf istri Menteri Edhy sebesar Rp3,4 miliar, uang tersebut diperuntukan bagi keperluan pribadi Menteri Edhy Prabowo dan istrinya beserta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF dan APM). Selain itu, sekitar bulan Mei 2020, KPK juga telah menduga Edhy Prabowo menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari Pengurus PT ACK melalui SJT. Berangkat dari fenomena-fenomena tersebut, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atas pemudahan perizinan pengelolaan usaha perikanan, tambak, dan komoditas perairan lainnya (Pranata, 2021).

Kasus korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Edhy Prabowo telah diduga melakukan TPPU dengan berbagai bukti awal yang erat kaitannya dengan pencucian uang. Sejak bulan Juli 2021, ICW telah merekomendasikan agar penyidik KPK untuk menerbitkan surat perintah guna penyelidikan atas dugaan TPPU yang dilakukan oleh Edhy Prabowo beserta para pelaku lainnya. Edhy Prabowo yang telah menyamarkan aset hasil korupsinya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara serta meminjam rekening orang ketiga untuk menerima suap sudah jelas dapat dikatakan melakukan pencucian uang (Amirullah, 2021). Namun, sampai persidangan terbaru pada bulan November 2021, Ali Fikri selaku Plt Juru Bicara KPK memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan mempelajari mengenai fakta-fakta pasal baru termasuk TPPU setelah vonis Edhy berkekuatan hukum tetap (Aji, 2021).

Terdakwa Edhy Prabowo setelah tidak puas atas hasil banding yang diperberat menjadi sembilan tahun, akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini semakin memperlambat untuk KPK mendalami dugaan TPPU tersebut, karena mengingat vonis Edhy akan berkekuatan hukum tetap setelah diputuskannya hasil kasasi, ditambah KPK harus disibukan untuk menyiapkan kontra memori kasasi untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Edhy Prabowo (Ramadhan, 2021).

C. PENUTUPAN

TPPU masih menjadi tantangan bagi instansi negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Serupa dengan semangat kolektivitas masyarakat, sistem dalam menginvestigasi kasus TPPU harus lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Melalui sistem yang terintegrasi antar lembaga (KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, BIN) maka bukan tidak mungkin interpretasi yang berlebihan dan kabur bisa diminimalisir. 

Hal ini juga menjadi modal bagi Indonesia untuk memiliki karakter tersendiri dalam memberantas TPPU dan Tipikor lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pemberantasan TPPU di Indonesia masih stagnan pada kondisi yang masih belum diketahui ujungnya. Bila melihat political will dari masing-masing aktor lembaga investigator, maka sukar untuk merasa optimis dengan pemberantasan TPPU saat ini.

Selain itu, budaya politik dari masing-masing agen pejabat maupun stakeholders menjadi pusat perubahan yang riil. Orientasi untuk merubah sistem TPPU seharusnya menjadi langkah perbaikan teknis dari mekanisme investigasi, tetapi yang terlihat saat ini kesannya terdapat perilaku dan budaya politik yang masih menjadi batu sandungan dalam memberantas TPPU. 

Hal semacam ini harus dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait agar sistem apapun menjadi efektif dalam pelaksanaannya. Keefektifan tersebut dapat berimbas bagaimana akhirnya negara menyikapi banyak kasus di masyarakat dari berbagai aspek kehidupan termasuk perkara kehutanan dan lingkungan hidup sehingga dapat memberi output jasa pelayanan yang baik.