Di Tahun Politik, Perlu Guru Perekat Persatuan Bangsa

Setelah melaksanakan pilkada serentak, kini Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislative. Para pihak yang bertarung dalam kontestasi politik itu, semuanya berusaha untuk menang. 

Dengan dalih ingin membuat perubahan, semuanya berusaha ingin duduk di kursi kekuasaan. Berbagai cara pun dilakukan untuk menuju kekuasaan. Mulai dengan cara turun ke dapil, turun ke masyarakat, menebar janji politik, hingga menggunakan lembaga survei abal-abal dan menebar hoax dan kebencian.

Berbicara mengenai hoax dan kebencian, seringkali dimasukkan sentiment SARA didalamnya. Akibatnya masyarakat pun menjadi terpolarisasi. Yang satu ikut kubu ini, yang lainnya ikut kubu sana. Seringkali polarisasi ini memicu terjadinyab perbedaan pandangan yang berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat.

Kondisi ini kian runyam, semua dihubungkan dengan agama. Masyarakat yang awalnya biasa-biasa saja menjadi tersinggung dan marah, ketika agama yang diyakininya diganggu. Fakta itulah yang saat ini menghadapi kita semua.

Di tahun politik ini, isu politik dan agama seakan menyatu dan disalahgunakan untuk kepentingan provokasi. Ketika ada ulama tersandung kasus hukum di tahun politik ini, pemerintah langsung dianggap tidak berpihak pada Islam.

 Ketika pemerintah dianggap tidak berpihak pada umat Islam, masyarakat yang tingkat literasinya rendah akan langsung mempercayainya. Apalagi yang berbicara ini adalah para ulama yang tersandung kasus hukum. Padahal, semua orang harus taat pada hukum, tak terkecuali ulama. 

Karena ulama juga manusia biasa yang mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Mungkin kita masih ingat aksi besar-besaran dengan mengusung aksi bela ulama dan aksi bela Islam. Apakah aksi itu salah? Tentu tidak. Semua orang bisa bebas berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. Namun tentu saja ekspresi dan pendapat itu tetap harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Aksi tersebut terkesan semua ulama mendapatkan diskriminasi dan Islam terancam. 

Padahal, hanya satu dua ulama saja yang harus berhadapan dengan proses hukum. Sementara masih banyak ulama yang masih menjalankan fungsinya sebagai ulama. Islam juga masih bisa beribadah dengan bebas di negeri ini. Bahkan Islam telah berkembang menjadi agama terbesar di Indonesia.

Ayolah, tidak usaha membawa agama dalam politik. Jika ingin menjadi pemimpin yang amanah, berikanlah masyarakat tawaran program yang baik. Tunjukkan ucapan dan perilaku yang baik. Indonesia ini sudah beragam, tidak usah dipermasalahkan keberagaman yang ada di Indonesia. 

Perbedaan keyakinan di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa, karena Indonesia bukanlah negara yang mengakui satu agama, tapi banyak agama. Mari kita saling berangkulan tanpa harus mempersoalkan apa latarbelakang kita.