Sejarah Panjang Brexit, Pilihan Terbaik atau Berujung Penyesalan?

Menilik Peristiwa Brexit oleh Inggris

European Union  atau dikenal sebagai Uni Eropa (UE) merupakan sebuah organisasi besar antarnegara yang terdapat di benua Eropa. Tercatat hingga Januari 2020 beranggotakan 27 negara. Organisasi ini bergerak dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Awal berdirinya, pada tahun 1957, organisasi ini bernama European Economic Community, dan hanya fokus pada bidang ekonomi. Lalu bertambah fungsi untuk bergerak dibidang kemanusiaan dan juga politik. Selanjutnya, berubah nama menjadi Uni Eropa (European Union) seperti yang saat ini dikenal.

Keluarnya Britania Raya (UK) dari Uni Eropa memiliki faktor tersendiri. Hal ini dimulai dari 20 tahun lalu, ketika Inggris sudah merasa memiliki perbedaan pandangan dan pendapat dengan Uni Eropa, seperti adanya pembentukan pasar tunggal (1993) dan Maastricht treaty (1992). 

Faktor utama keluarnya UK dari Uni Eropa, adalah pada saat UE membentuk sebuah sistem untuk para pekerja di wilayah Uni Eropa dapat bergerak lepas di wilayah UE tanpa terhalang oleh batas wilayah negara. sistem ini bertujuan untuk mencapai pemerataan bagi negara anggota UE. 

Tetapi, UK memiliki pandangan bahwa batas wilayah negara seharusnya tetap menjadi wilayah kekuasaan mutlak bagi pemerintah negara tersebut dalam mengelola termasuk memberi atau menolak izin pada siapapun yang ingin masuk ke negaranya dan juga sistem tersebut memungkinkan munculnya tidak kejahatan transnasional dengan mudah, serta UK merasa keuntungannya sebagai anggota Uni Eropa tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan untuk UE. UK menganggap negaranya dirugikan karena banyaknya imigran, sedangkan masyarakat Inggris yang melakukan emigran sedikit.

Pengunduran UK dari Uni Eropa bermula dari referendum publik pada Juni 2016 di Inggris mengenai apakah negara tersebut akan tetap menjadi anggota UE atau keluar. Pemilih di UK yang setuju meninggalkan Uni Eropa sebesar 52% dan yang menolak sebesar 48%. Beberapa faktor sangat mempengaruhi hasil akhir ini, termasuk ketidakpuasan di berbagai bidang seperti peraturan kebijakan dan ekonomi, kekhawatiran akan globalisasi dan imigrasi. Pemerintah UK memberlakukan hasil referendum Brexit pada Maret 2017.

Politik di UK dan Uni Eropa

Tahun 2016, Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron seorang anggota Partai Konservatif yang pro terhadap Uni Eropa dan pada saat itu memberi izin untuk diadakannya referendum. Semula, ia beranggapan bahwa hasil referendum nantinya Brexit akan gagal, tetapi hasil dari referendum ini diluar dugaan. David merasa kecewa terhadap hasil referendum bahwa 52% warga Britania Raya setuju untuk keluar dari UE. 

Akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh Theresa May, yang juga merupakan anggota Partai Konservatif dan ia juga pro terhadap Eropa. Theresa Mey bertugas mendampingi gerakan Brexit hingga selesai. 

Theresa menginginkan Brexit ini berakhir dengan baik (soft), yang berarti tidak sepenuhnya Brexit. Ia ingin tetap ada hubungan dagang dengan Uni Eropa . Sayangnya, pengganti Theresa Mey yaitu Boris Johnson, sangat pro-Brexit dan menginginkan putus hubungan dengan Uni Eropa seutuhnya disegala bidang.

Karena pergantian perdana menteri yang tidak sejalan ini, (ada yang menginginkan soft Brexit dan hard Brexit) membuat persoalan Brexit tidak kunjung menemukan jalan terang. Uni Eropa sendiri juga dilanda kekhawatiran karena tidak dapat dimungkiri bahwa Uni Eropa membutuhkan UK yang merupakan negara kaya sebagai pemberi dana terbesar (kedua setelah Jerman) setiap tahunnya kepada Uni Eropa dan UK memiliki market yang besar.