Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merencanakan langkah strategis untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan. Rencana ini bertujuan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan beroperasi di bawah presiden, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan pajak dan bea cukai di Indonesia.
Menurut pernyataan World Bank, implementasi rencana ini akan bergantung pada kesiapan masing-masing institusi terlibat. Meskipun demikian, pandangan ini juga menyoroti potensi positif bagi pengelolaan sumber daya manusia Indonesia serta komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengidentifikasi pembentukan BPN sebagai salah satu prioritas utama. Meski proses ini diakui membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk persiapan regulasi yang matang, langkah ini diharapkan dapat segera memberikan kontribusi positif setelah pemerintahan baru resmi menjabat.
Dengan demikian, langkah-langkah menuju pemisahan DJP dan DJBC serta pembentukan BPN menjadi titik fokus penting dalam agenda reformasi pemerintahan yang akan datang. Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi publik tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.
