Sekelompok massa yang didominasi oleh pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan berbagai elemen masyarakat madani, termasuk relawan dari kubu 01.
Dalam aksi tersebut, Ketua Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), Din Syamsuddin, menjelaskan bahwa massa yang berkumpul merupakan gabungan dari beberapa kelompok elemen masyarakat, termasuk Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR), Forum Bersatu relawan 01 (Forbes), Tri Pilar yang terdiri dari FPI, Persatuan Alumni 212, dan GMPR, serta Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan poros buruh.
Tidak hanya itu, aksi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama seperti Mantan Menteri Agama RI, Fachrul Razi, Mantan Danjen Kopassus, Mayjend (Purn) Soenarko, dan Ketua Umum PA 212, Ahmad Shabri Lubis.
Namun, dalam konteks politik yang serba dinamis, kelompok pendukung dan pemilih dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memilih untuk tidak menggelar aksi pada hari yang sama. Keputusan ini diambil setelah Prabowo Subianto memberikan arahan kepada pendukungnya melalui sebuah video yang disampaikan pada malam sebelumnya.
Prabowo mengingatkan pendukungnya untuk tidak melakukan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) atau di tempat-tempat lain, sebagai bentuk dari sikap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesejukan demokrasi. Prabowo menegaskan bahwa dengan menjaga kerukunan dan persatuan, Indonesia dapat mencapai cita-cita bangsa.
Aksi damai yang sebelumnya direncanakan oleh pendukung pasangan Prabowo-Gibran di depan gedung MK pada hari yang sama pun akhirnya dibatalkan menyusul arahan dari Prabowo Subianto.
Meskipun terjadi perbedaan pendekatan dalam mengekspresikan dukungan politik, baik dari pendukung pasangan Anies-Muhaimin maupun Prabowo-Gibran, keduanya menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas politik dan kerukunan di Indonesia.
Keputusan politik dan ekspresi dukungan yang beragam ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia pasca-pemilihan umum, di mana partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik menjadi kunci bagi perkembangan demokrasi yang lebih matang di negeri ini.
