Banyak sekali kontroversi terhadap pemilu tahun 2024, hal ini bukan lagi sesuatu yang tidak memungkinkan. Perbedaannya pendapat antara warga sebagai pendukung pada masing-masing jagoannya membuat hal ini justru menjadi banyak sekali antara pro dan kontra.
Menjelang pemilihan umum presiden 2024, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian publik di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat lima isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama demi memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan lebih terbuka, jujur, dan adil.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, isu lingkungan dan krisis iklim menjadi salah satu isu yang harus menjadi perhatian dalam pemilihan umum presiden 2024. Pemilih tentu memikirkan dan mempertimbangkan cara kerja nanti bagaimana calon presiden mengelola dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi dan isu politik lainnya, kemudian pemulihan sektor terdampak baru dan menghasilkan lapangan kerja baru. Pandemi COVID-19 masih menjadi isu yang penting dalam pemilihan umum presiden 2024. Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan mengelola dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, termasuk pemulihan sektor-sektor terdampak dan penciptaan lapangan kerja baru.
Pendidikan merupakan isu penting dalam pemilihan umum presiden 2024, karena pendidikan salah satu faktor untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin berdasarkan calon dari pemilihan tahun 2024 ini sudah ada yang memenuhi kriteria satu ini berdasarkan pengalamannya. Kemudian selain pendidikan yaitu ketahanan pangan yang dimana menjadi isu penting dalam pemilihan umum presiden 2024. Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Karena di negara tentu ketahanan pangan salah satu hal yang penting karena ketersediaan bahan makanan merupakan hal yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat.
Adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, ketersediaan pangan di suatu negara berpengaruh pada kekuatan suatu negara. Oleh sebab itu, ketahanan pangan berbanding sejajar dengan ketahanan suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki ketersediaan jumlah pangan yang mencukupi untuk masyarakatnya, maka bisa dipastikan impor pangan adalah langkah yang pasti akan dilakukan. Ketahanan pangan juga bisa menjadi komoditas ekonomi yang bisa mendatangkan keuntungan. Tanaman pangan merupakan komoditas terbesar yang bisa dijual ke luar negeri dan menghasilkan pendapatan yang bisa dimanfaatkan oleh negara.
Isu yang terakhir yaitu Korupsi, dimana korupsi tidak jauh dari pejabat-pejabat atas negara maupun dalam bidang lainnya. Hal ini tentu isu paling sensitif hampir di negara ini banyak terjadi kasus korupsi. Korupsi merupakan isu yang selalu menjadi perhatian dalam pemilihan umum presiden. Pemilih akan menilai bagaimana calon presiden akan memerangi korupsi dan memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi di Indonesia.
Sebagai politikus, saya berpendapat bahwa kelima isu tersebut harus menjadi perhatian dalam pemilihan umum presiden 2024. Untuk menciptakan negara yang adil dan bersih, calon presiden harus memiliki program yang jelas dan terukur dalam mengatasi isu tersebut. Selain itu, calon presiden juga harus memiliki rekam jejak yang baik dalam memerangi korupsi dan memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi di Indonesia.
Pemilihan umum merupakan mekanisme yang mendasar dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil dari suatu pemerintahan. Hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, diakui sebagai hak dasar setiap individu. Dalam konteks pemilu, hak asasi manusia mencakup hak untuk memberikan suara tanpa diskriminasi, hak untuk berkampanye, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan hak untuk berorganisasi politik. Pemenuhan hak-hak ini adalah inti dari proses demokratis yang adil dan transparan.
Sebagai warga negara, penting untuk mendukung sistem pemilu yang memastikan partisipasi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi dan memastikan keberlanjutan dan kemajuan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian dan advokasi dalam mendukung pemilu yang adil dan inklusif adalah bagian penting dari kontribusi ilmuwan terhadap pemahaman dan pembelaan hak asasi manusia dalam konteks proses demokratis.
Seperti yang disebutkan oleh artikel MKRI,
“dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan, sampai sejauh ini partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon termasuk penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Terlebih lagi, fakta menunjukkan sejak penyelenggaraan pemilu setelah perubahan UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR/DPRD”.
Menurut Mahkamah, sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu.
Maka dari itu, untuk membentuk suatu undang-undang dan penyelenggaraan sistem pemilu tentu memiliki banyak pertimbangan, mulai dari awal hingga akhir. Tetapi masih banyak terjadi pro dan kontra terhadap sistem yang telah ditetapkan, hal ini sewajarnya bagi negara karena memiliki sifat yang demokratis. Dalam sistem demokratis, kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.
Sebagai warga negara yang bijak, kita harus memahami bahwa Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki lima prinsip dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks pemilu 2024, sebagai warga negara yang bijak, kita harus memahami bahwa pemilu adalah proses demokrasi yang penting bagi negara kita. Namun, kita juga harus memahami bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu akurat dan dapat memicu kontroversi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bijak, kita harus memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya dan membagikannya ke orang lain.
Dalam perspektif Pancasila, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam memilih pemimpin dan menentukan pilihan politik kita dan harus menjadi pedoman dalam menentukan pilihan politik kita.
Dalam hal ini, sebagai warga negara yang bijak, kita harus memilih pemimpin dan menentukan pilihan politik kita dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Kita harus memperhatikan kualitas calon pemimpin dan program-program yang mereka tawarkan dan mereka sebutkan, serta memeriksa kebenaran informasi yang tersebar di media sosial sebelum mempercayainya dan membagikannya ke orang lain. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila
Menjelang pemilihan umum presiden 2024, situasi politik di Indonesia terus berkembang dan menjadi sorotan publik. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, seperti isu batasan umur calon presiden dan wakil presiden, isu dukungan dari partai politik, dan isu kebijakan pemerintah yang kontroversial.
Sebagai pengamat politik, saya melihat bahwa situasi politik menjelang pemilihan umum presiden 2024 di Indonesia sangat dinamis dan kompleks. Terdapat banyak isu yang menjadi perhatian publik, seperti isu batasan umur calon presiden dan wakil presiden, isu dukungan dari partai politik, dan isu kebijakan pemerintah yang kontroversial. Oleh karena itu, sebagai pengamat politik, kita harus memperhatikan perkembangan situasi politik secara cermat dan bijak.
Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam menentukan pilihan politik kita. Kita wajib mengamati sebagai yang tertulis dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi pedoman dalam menentukan pilihan politik kita.
Selain itu, kita juga harus memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya dan membagikannya ke orang lain. Informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu akurat dan dapat memicu kontroversi. Oleh karena itu, kita harus memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya dan membagikannya ke orang lain.
Dalam hal ini, sebagai pengamat politik, kita harus memilih pemimpin dan menentukan pilihan politik kita dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Kita harus memperhatikan kualitas calon pemimpin dan program-program yang mereka katakan pada debat atau berdasarkan yang telah mereka tawarkan, serta memeriksa kebenaran informasi yang tersebar di media sosial sebelum mempercayainya dan membagikannya ke orang lain. Maka dari itu, kita harus membuat situasi pemilu dapat berjalan lancar dan bijaksana.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
