Bicara Soal Pasal Karet dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran

Ini menunjukkan adanya upaya dari pemeritah untuk memperluas ruangan intervensinya dalam mengatur dan mengawasi konten yang disiarkan dan berpotensi untuk menekan suara-suara kritis yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah. Sebuah ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi dari negara demokratis yang seharusnya dapat menjamin hak setiap warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pandangan yang diyakini tanpa takut akan adanya penekanan atau hukuman. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah sudah sepatutnya memberikan keleluasaan dalam kebebasan berekspresi sebagai hak asasi setiap individu. Langkah yang baru-baru ini diambil pemerintah melalui revisi undang-undang penyiaran sebaliknya menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan dapat mengancam kebebasan berekspresi dalam ruang digital.

Revisi undang-undang penyiaran yang dilakukan demi menjaga relevansinya di tengah perkembangan teknologi informasi dan masyarakat saat ini pada kenyataannya justru menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan pers dan kebebasan bereksrepsi. Sejumlah peraturan dan larangan dalam revisi undang-undang tersebut secara nyata memberikan garis-garis batasan kepada insan pers dalam menjalankan tugas dan peranannya serta menekan kebebasan berekspresi publik di ruang digital.  

Konsekuensinya turut dirasakan oleh masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang beragam. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terkait dengan aturan-aturan dan larangan-larangan dalam revisi undang-undang penyiaran tersebut sehingga menjadi sebuah regulasi yang proporsional tanpa mengancam dan merugikan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.