Tujuan SDG 4: Pemerataan Pembangunan Akses Pendidikan yang Berkualitas di Pedesaan, Kapan Terwujud?

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara dan juga sebagai investasi masa depan. Namun realitas di lapangannya, pemerataan akses pendidikan di daerah pedesaan masih terbatas dan sangat jauh dari harapan. 

Pemerataan pembangunan akses pendidikan berkualitas di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. 

Menyoroti tujuan dari Sustainable Development Goal (SDG) 4, dimana pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan memberikan semua orang kesempatan belajar seumur hidup. Namun pada kenyataannya, sama seperti tujuan pembangunan sektor lainnya, terdapat beberapa tantangan atau aspek kontroversial yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. 

Masih banyak daerah di pedesaan yang minim atau bahkan tidak memiliki gedung sekolah, sebagian daerah pun memiliki gedung sekolah dengan kondisi yang buruk atau fasilitas kurang memadai dan tidak layak. Tentu hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kemampuan siswa. 

Tidak hanya itu, hal ini juga diperparah oleh permasalahan lain seperti kurangnya dana untuk biaya pendidikan. 

Banyak keluarga di pedesaan yang berpenghasilan rendah sehingga mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itulah, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan memilih untuk membantu perekonomian keluarga. Mirisnya, hal ini tidak hanya terjadi di pedesaan saja, masih banyak ditemui anak-anak di kota besar yang terpaksa putus sekolah karena masalah serupa.

Meskipun alokasi dana pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan, tetapi sayangnya masih banyak kesenjangan yang dirasakan, terutama daerah-daerah terpencil. Pemerintah seharusnya terus mengawasi dengan ketat alokasi dana tersebut apakah sudah tepat sesuai sasaran, karena lumayan banyak ditemukan pejabat yang nakal. 

Permasalahan yang tidak kalah sering muncul yakni kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah pedesaan. Minimnya insentif (gaji, tunjangan, jaminan, dll) dan kesempatan pendidik untuk mengikuti pelatihan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya ketersediaan tenaga pendidik ini. Sebagian besar guru di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan dalam kemampuan mengajar dan terkesan pembelajarannya berbeda dengan daerah perkotaan. 

Bukan hanya permasalahan itu saja, bahkan ada kontroversial pada kurikulum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran mulai dari jenjang SD sampai SMA yang dianggap terlalu sering mengalami perubahan. Sebab seringnya perubahan yang terjadi, membuat kurikulum yang digunakan perkotaan dan pedesaan berbeda. 

Apakah ini imbas permainan politik?

Lantas ganti menteri, apakah harus ganti kebijakan? 

Perubahan dalam konteks pendidikan seperti perubahan kurikulum ini sebenarnya untuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan, maka akan membuat siswa di Indonesia tertinggal, pengetahuan serta kemampuan menjadi terbatas dan kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus berubah menyesuaikan perubahan zaman, tidak bisa terus digunakan dalam satu waktu. 

Namun, tentunya perubahan ini haruslah diikuti dengan persiapan yang matang dengan mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada guru maupun sosialisasi kepada siswa sebelum melakukan perubahan kurikulum. Disisi lain, dengan perbedaan wilayah, kebutuhan, dan keunikan dari masing-masing daerah di Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan hal-hal tersebut dalam rangka menciptakan kurikulum yang inklusif dan relevan bagi masing-masing daerah.

Selain itu, masyarakat daerah pedesaan harus didorong untuk lebih memahami pentingnya pendidikan dan terlibat dalam pembangunan. Dikarenakan banyak sekali ditemukan keluarga di desa yang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting, terlebih lagi untuk anak perempuan. 

Ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan di pedesaan merupakan masalah yang rumit dan mendesak, membutuhkan perhatian segera dari pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, bahkan banyak desa di seluruh dunia yang memiliki masalah dalam ketimpangan gender, dimana membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. 

Banyak masyarakat pedesaan menganggap bahwa anak perempuan adalah beban, jadi mereka lebih memilih atau bahkan memaksa untuk menikahkan anaknya lebih cepat daripada mengirim anaknya ke sekolah karena mereka memiliki pemikiran bahwa anak perempuan tugas utamanya mengurus rumah tangga, jadi sekolah tidaklah penting. 

Budaya dan pemikiran seperti ini jelas salah, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang, hidup yang lebih layak, dan memiliki karir. Tidak hanya untuk laki-laki. Padahal pendidikan akan sangat berpengaruh dalam jangka panjang dalam kehidupan mereka.

Mengatasi masalah ketimpangan gender dalam pendidikan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan berupa program beasiswa, menyediakan transportasi gratis, dan sosialisasi rutin demi menciptakan  kesadaran untuk guru dan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat di seluruh Indonesia juga harus berperan aktif untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka, terkhusus masyarakat pedesaan terhadap pentingnya pendidikan. 

Pemerataan pembangunan akses pendidikan di pedesaan merupakan upaya yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan setiap anak-anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini akan terus berkelanjutan dan tidak memiliki waktu yang pasti kapan pemerataan pembangunan akses pendidikan berkualitas di Indonesia terwujud, semua ini tergantung dari komitmen, konsistensi dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan stakeholders.

Perlu digaris bawahi, pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena Indonesia memiliki ribuan pulau, tetapi bukan berarti pemerataan itu tidak mungkin untuk diwujudkan.