Tujuan SDG 4: Pemerataan Pembangunan Akses Pendidikan yang Berkualitas di Pedesaan, Kapan Terwujud?

Lantas ganti menteri, apakah harus ganti kebijakan? 

Perubahan dalam konteks pendidikan seperti perubahan kurikulum ini sebenarnya untuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan, maka akan membuat siswa di Indonesia tertinggal, pengetahuan serta kemampuan menjadi terbatas dan kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus berubah menyesuaikan perubahan zaman, tidak bisa terus digunakan dalam satu waktu. 

Namun, tentunya perubahan ini haruslah diikuti dengan persiapan yang matang dengan mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada guru maupun sosialisasi kepada siswa sebelum melakukan perubahan kurikulum. Disisi lain, dengan perbedaan wilayah, kebutuhan, dan keunikan dari masing-masing daerah di Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan hal-hal tersebut dalam rangka menciptakan kurikulum yang inklusif dan relevan bagi masing-masing daerah.

Selain itu, masyarakat daerah pedesaan harus didorong untuk lebih memahami pentingnya pendidikan dan terlibat dalam pembangunan. Dikarenakan banyak sekali ditemukan keluarga di desa yang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting, terlebih lagi untuk anak perempuan. 

Ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan di pedesaan merupakan masalah yang rumit dan mendesak, membutuhkan perhatian segera dari pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, bahkan banyak desa di seluruh dunia yang memiliki masalah dalam ketimpangan gender, dimana membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. 

Banyak masyarakat pedesaan menganggap bahwa anak perempuan adalah beban, jadi mereka lebih memilih atau bahkan memaksa untuk menikahkan anaknya lebih cepat daripada mengirim anaknya ke sekolah karena mereka memiliki pemikiran bahwa anak perempuan tugas utamanya mengurus rumah tangga, jadi sekolah tidaklah penting. 

Budaya dan pemikiran seperti ini jelas salah, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang, hidup yang lebih layak, dan memiliki karir. Tidak hanya untuk laki-laki. Padahal pendidikan akan sangat berpengaruh dalam jangka panjang dalam kehidupan mereka.

Mengatasi masalah ketimpangan gender dalam pendidikan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan berupa program beasiswa, menyediakan transportasi gratis, dan sosialisasi rutin demi menciptakan  kesadaran untuk guru dan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat di seluruh Indonesia juga harus berperan aktif untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka, terkhusus masyarakat pedesaan terhadap pentingnya pendidikan. 

Pemerataan pembangunan akses pendidikan di pedesaan merupakan upaya yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan setiap anak-anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini akan terus berkelanjutan dan tidak memiliki waktu yang pasti kapan pemerataan pembangunan akses pendidikan berkualitas di Indonesia terwujud, semua ini tergantung dari komitmen, konsistensi dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan stakeholders.

Perlu digaris bawahi, pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena Indonesia memiliki ribuan pulau, tetapi bukan berarti pemerataan itu tidak mungkin untuk diwujudkan.