Begitu juga dengan Skandal Reklamasi yang terkenal dengan Perjanjian Preman  Ahok.  Ahok sesuka hatinya mengeluarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi  (akhirnya digugat) dan Ahok sesuka hatinya menarik Dana Kontribusi Tambahan dari Pengembang tanpa Perda.  Sekitar Rp.300 Milyar sudah ditarik dari Pengembang oleh Ahok tanpa diketahui DPRD DKI.  Dan belakangan oleh Ahok disebutnya sebagai Diskresi.
Jadi bila berbicara tentang Birokrasi Pemprov DKI itu artinya kita bicara tentang Managemen yang jauh dari transparan.
Fakta  yang ada, selama 3-4 tahun terakhir  kemampuan Pemprov DKI sangat minim untuk  menyerap APBD DKI yang ada. Ahok lebih suka menggunakan Dana-dana Operasional yang berasal dari CSR, Dana Koefisien Bangunan dan Dana yang berasal dari Perjanjian Preman (Dana Kontribusi Tambahan Pengembang yang ditarik tanpa Perda).
Pertanyaan besarnya, adakah Transparansi yang dilakukan Ahok untuk Dana-dana yang ditarik dari Pihak Swasta tersebut (Dana Non-Budgeter)?  Jawabannya ternyata tidak ada.  Tidak ada satupun laporan pertanggung-jawaban Ahok yang bisa diakses  public untuk ketiga dana tersebut.
AGUS DAN SYLVI MAMPU MEMANFAATKAN TOPIK DEBAT UNTUK MENGGUNDULI AHOK
Ada beberapa catatan saya di debat Pilgub DKI jilid 2 kemarin dimana AHY dan Sylvi benar-benar mampu memojokkan Ahok. Faktanya gara-gara kalah di debat kemarin, sepanjang kemarin  Ahok malah menjelek-jelekkan Sylvi yang katanya pernah diturunkan jabatannya selama menjadi PNS di DKI. Terkesan Ahok dendam karena diobok-obok  oleh  Sylvi  pada Debat kemarin. Hahaha.
Menjelek-jelekkan Sylvi sekarang ini itu sama saja mempermalukan diri sendiri. Kenapa begitu, karena pada tahun 2015 lalu Ahok  begitu sering memuji-muji Sylviana Murni dan mengatakan kalau diperbolehkan  dia punya ide menggandeng salah satu PNS DKI untuk menjadi Cawagub, salah satunya adalah Sylviana Murni.  Jadi mengapa sekarang harus menjelek-jelekkan Sylviana Murni? Sangat terlihat tendensiusnya Ahok gara-gara persaingan elektabilitas.
Kembali ke topik Debat Jilid 2 kemarin, AHY begitu tepat berkali-kali menohok Ahok dengan isu Kelemahan Birokrasi DKI yang selama ini jadi sorotan public.
Point satu, AHY mengkritik paparan Ahok sebelumnya yang mengklaim Jakarta sudah bersih karena  Birokrasi DKI sudah berjalan. Menurut AHY sesuai dengan pengalamannya blusukan bersama Sylvi, terlalu banyak keluhan yang disampaikan warga tentang tidak terurusnya sampah. Sampah adalah masalah klasik Jakarta yang sampai hari ini tidak bisa diselesaikan Pemprov DKI.
AHY menyimpulkan bahwa Ahok sering mendapatkan laporan Jakarta sudah bersih dari bawahannya karena mereka takut dengan Ahok. Takut disalahkan kalau bicara yang sebenarnya.  Ada kecendrungan sistim birokrasi  yang dibangun cenderung represif. Ada intimidasi untuk dipecat dan dipermalukan depan public sehingga mereka bekerja asal-asalan yang penting Asal Bapak Senang.
Birokrasi yang seperti ini cenderung tidak konstruktif. Mereka ketakutan lapor  karena takut dipecat dan dimarahin depan public.  Mereka bekerja asal-asalan dan melaporkan yang baik-baik saja.  Kondisi inilah akhirnya yang menjelaskan, mengapa  Rapor DKI merah dan Aparatur DKI  hanya menempati posisi 16 dari 34 Propinsi.
