Boikot Audit BPK

Melihat gelagat dari Ketua BPK HAA yang bermanuver sana-sini mencari pembenaran diri karena namanya muncul dalam dokumen Panama Pappers, sungguh sangat memalukan bangsa dan rakyat Indonesia. Apa lagi ketahuan Perusahaannya di Luar Negeri memakai alamat rumah rakyat Indonesia, DPR  yang terhormat. ini tindakan yang sangat tidak menghormati rakyat, harkat dan martabat bangsa dinjak-injak. Kalau Pemerintah dan DPR membiarkan pejabat seperti ini, mau jadi apa negara ini dimata bangsa lain. Sampai hari ini tidak ada tindakan, dan pernyataan nyata dari Pemerintah terhadap HAA sang Ketua BPK yang tidak terhormat ini.

Jika Pemerintah Presiden Jokowi/JK berkomitmen pada pemerintahan yang bersih dan transparan, maka inilah momen penting untuk membersihkan negara ini dari praktek korupsi, penggelapan pajak, dan praktek-praktek kotor auditor BPK. Dan pembersihan dimulai dari lembaga BPK sebuah Lembaga  powerfull yang memeriksa dan mengaudit penggunaan keuangan Negara oleh seluruh gubernur, kementerian, lembaga-lembaga Negara Betapa berkuasanya BPK, auditnya menentukan reputasi seorang Pejabat yang lain, bahkan hasil audit BPK tidak bisa digugat di Pengadilan di Negeri ini. justru yang bisa menganalisa dan mengoreksi hasil auditnya justru BPK dari Negara lain, kata Yusril Ihza Mahendra, Professor ahli Hukum Tata Negara. BPK adalah 'tuhan" yang tidak bisa dianggap salah kata Ahok.

Ini juga momen penting untuk mengubah UU kewenangan BPK yang tidak bisa disentuh hukum di Negeri sendiri. harusnya ada judicial review ke MK tentang kewenangan BPK yang tidak bisa digugat di Pengadilan. UU harus memberi ruang bagi pencari keadilan untuk menggugat hasil audit di Pengadilan, tetapi auditornya diberi kekebalan hukum. 

Jika Pemerintah dan DPR tidak bisa memaksa Ketua BPK mundur, inilah momen penting untuk memboikot hasil audit BPK yang memang sudah tidak dapat dipercaya lagi. Para Bupati, Walikota, Kepala Lembaga-lembag, gubernur yang selama ini terzalimi oleh audit BPK berani bersikap seperti Gubernur DKI Ahok.

Ini momen penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan memang mengemban amanat penderitaan rakyat. Mari kita tunggu bagaimana sikap Presiden dan Para pemimpin Negeri ini...

 

Salam Demokrasi

Angin DIrantai