Kuasa Opini (Bag 2)

Kuasa opini memang sangat dahsyat, dan semakin bertumbuh besar seiring kecerdasan rakyatnya yang tidak mau ditindas, kuasa legislative telah dibuat limbung dengan serbuan opini yang harus mereka turuti (contoh kasus Undang-Undang MD3), sekarang giliran kuasa eksekutif (Pemerintah) dibawah komando Jokowi JK mau tidak mau, suka tidak suka harus mendengar kuasa opini yang sedang bersuara keras lewat kata-kata, ya..jutaan kata-kata yang dirangkai sarat makna dan kuasa yang harus didengar, diperhatikan, dipertimbangkan dan direspon oleh Presiden Jokowi yang terhormat.

Sekarang dengarlah suara opini terhadap kinerja 8 Menteri Perempuan Kabinet Jokowi-JK, siapakah yang harus direshuffle sebelum terlambat dan tumbang pemerintahan ini di tengah jalan.

Ke delapan menteri itu adalah:

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi; Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek ; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise ; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.;  Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani

Empat Menteri perempuan sudah dibahas dalam artikel bagian pertama, lihat http://politik.kompasiana.com/2015/05/06/kuasa-opini-siapa-yang-layak-direshuffle-dari-8-menteri-perempuan-kabinet-jokowi-jk-bag-1-722785.html

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M Soemarno

Anak kesayangan Kanjeng Mami, 6 bulan ini prestasinya biasa-biasa saja,nyaris tidak terdengar, idenya untuk menjual Gedung Kementerian BUMN atas nama efesiensi dikritik banyak orang. Apa memang Menteri ini senang jual asset Negara seperti pada masa lalu?  Kasus mafia migas yang melibatkan Petral anak Perusahaan Pertamina, apakah benar-benar bisa dilumpuhkan? Atau hanya ganti baju? Kita lihat saja nanti. Dari  yang Sejak Januari-Mei ini hanya ada 2 Kompasioner yang beropini tentang Rini Soewarrno (coba admin cek lagi). Berita di media juga sudah jarang, searching di Tribunnews cuma ada 1 artikel jadwal perjalanannya ke Makasar. Pertanyaannya apakah Jokowi berani mengganti Rini M Soemarno? Sulit karena Rini berlindung dibalik kuasa besar Kanjeng Mami, kalau Jokowi berani melengserkannya berarti dia benar-benar petugas rakyat.

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Menteri ini seharusnya ditempatkan dibidang keahliannya sebagai Menteri PAN. Kinerjanya tidak seberani Susi yang galak dan berhasil menghadapi mafia ikan.  Memang wartawan jarang meliput kegiatannya. Menyelesaikan masalah Ilegal Logging dan Mafia kayu yang menjadi tugasnya kurang gregetnya, Sejak Januari – Mei ini hanya ada 1 tulisan tentang Menteri Siti Nurbaya ditulis oleh Ata Menaka http://politik.kompasiana.com/2015/02/13/menteri-siti-nurbaya-saatnya-menghunus-samurai-706688.htmlseharusnya bisa dihadapi dengan keberanian tinggi. Jokowi bisa mempertahankannya dengan catatan memperbaiki keberanian dalam bertindak. Atau menggeser posisinya sebagai Menteri PAN.

7. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Sejak Januari-Mei 2015 tidak ada satupun kompasianer menyoroti kinerjanya, tidak ada artikel tentang Menteri Sosial ini. Padahal Menteri Khofifah memiliki kepedulian sosial yang tinggi, misalnya mengirim 150 Tagana ke Nepal yang terkena bencana, mengunjungi SUku Anak Dalam ketika mendengar 11 anak dari Suku Anak Dalam di Jambi meninggal karena kelaparan, peduli terhadap masalah beras yang berulat supaya dikembalikan, bahkan membantu seorang anak yang disiksa ibu tirinya, peduli kepada korban Lapindo supaya ganti rugi kepada mereka segera bisa dituntaskan. Menteri ini layak dipertahankan oleh Jokowi.

8. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Walaupun kinerjanya kurang maksimal, Menteri Puan pasti akan dipertahankan dalam kabinet Jokowi. Saya berani bertaruh mana berani Jokowi mereshuffle Sang Putri Mahkota yang sangat berkuasa di PDIP ini, kalau Jokowi berani melengserkan akan dianggap anak durhaka oleh Kanjeng Mami.

Tetapi kita harus ingat janjinya yang paling baru yaitu  untuk memprioritaskan pembangunan desa tertinggal, terdepan dn terpencil demikian kutipan pernyataannya "Dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, dikenal dengan kawasan 3T," kata Puan dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (28/4/2015). lihat Tribunnews edisi 28 April 2015.

Dan janji yang kedua adalah untuk menjadi penengah kisruh PSSI Vs Menpora, (lihat Tribunnewes, edisi 21 April 2015, bisakah Puan menyelesaikan kemelut PSSI yang semakin meruncing dengan Menpora? Kita tunggu hasilnya, kalau inipun gagal masih beranikah Jokowi melengserkannya?

Sekali lagi opini memang bisa salah, tetapi opini memiliki kuasa yang dahsyat, tetap harus didengar, diperhatikan, dipertimbangkan dan direspon oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinet Indonesia hebat.

Salam Demokrasi

Angin Dirantai

Bagian pertama lihat disini http://politik.kompasiana.com/2015/05/06/kuasa-opini-siapa-yang-layak-direshuffle-dari-8-menteri-perempuan-kabinet-jokowi-jk-bag-1-722785.html