Di Indonesia, HAM memiliki kedudukan yang kuat karena diakui dalam instrumen-instrumen penting negara seperti halnya Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, berdirinya Komisi Nasional (Komnas) HAM menjadi bukti betapa seriusnya negara Indonesia sebagai negara hukum dalam menjamin berdirinya supremasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, dalam beberapa kasus, Indonesia secara hukum positif, menganggap bahwa pidana mati merupakan salah satu bagiannya. Bukankah pidana mati bertentangan dengan prinsip HAM?
Secara internasional, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terus berupaya untuk meniadakan penerapan pidana mati berdasarkan apa yang telah dirampungkan dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) sejak 10 Desember 1948 yang menjamin hak untuk hidup. Selain itu, terdapat pula jaminan hak untuk hidup pada Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sejak 1966 dan telah diratifikasi melalui UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sedangkan Indonesia, melalui Pasal 66 RKUHP, pidana mati telah menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan jatuhan pidana pokok lainnya (Kurnisar, 2017). Padahal, pada Pasal 28A UUD 1945, yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", yang mana pidana mati tidak lagi selaras dengan HAM. Pidana atau hukuman mati jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan Internasional sebelumnya, dan merupakan kewajiban negara untuk secara kontinyu memberikan jalan keluar dalam melindungi dan memenuhi HAM segenap warga negara, sebagaimana telah diadopsi melui Pasal 28A Amandemen UUD 1945.
Jika kembali pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh HW terhadap 13 santriwatinya, menurut DPR RI dan Kemenag bahwa hukuman mati menjadi jalan keluar untuk mengadili HW sebagai pelaku dalam rangka memberikan hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban dan fungsi pencegahan yang dimaksudkan agar orang-orang yang akan melakukan hal serupa merasa jera. Padahal, terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa praktik hukuman mati tidaklah menurunkan angka kejahatan dan justru sebaliknya, seperti fakta melalui bagan berikut:
Hukuman mati merupakan suatu tindakan final atau dengan kata lain, secara eksekusinya yaitu menghapus harapan dan kemungkinan bagi pelaku melakukan rehabilitasi diri. Mungkin, dengan hadirnya hukuman mati ini dapat memuaskan rasa balas dendam dan amarah rekan, keluarga, atau bahkan korban sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, hal ini juga akhirnya melahirkan masyarakat yang memberi pembenaran terhadap aksi-aksi balas dendam, karena negaranya sendiri pun melakukan hal yang sama.
HUKUMAN MATI + KEBIRI: VONIS PIDANA BERTINGKAT PADA PELAKU, BAGAIMANA SOROT KEADILAN PADA KORBAN?
Dilansir dalam tanggapan The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Indonesia mengenai kasus pemerkosaan HW, mereka mengungkapkan kekhwatiran terhadap pemidanaan yang justru akan mengakibatkan terhambatnya proses hukum dan proses pemulihan korban pada kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi lagi. Maksudnya adalah ICJR menyanyangkan pendekatan pidana yang cukup berat, dan justru hanya akan mengalihkan perhatian publik dari permasalahan inti dan sistemik, serta dasar terjadinya kekerasan seksual.
Mengenai vonis pidana pada pelaku, yaitu kebiri kimia dan pidana mati, menurut ICJR Indonesia (2022), merupakan suatu pelanggaran konstitusional pada prinsip dalam pasal 67 KUHP yang mengemukakan jika seseorang dijatuhi pidana mati, dirinya tidak mungkin dapat divonis pidana tambahan lain. Dalam hal ini, seharusnya seorang penuntut umum, dapat lebih yakin dan percaya dalam menjatuhkan pidana yang sesuai kepada pelaku, dengan tetap memenuhi ketentuan yang ada, termasuk permasalahan pidana mati yang tidak dapat digabungkan dengan vonis pidana lainnya. Lalu, eksekusi hukuman mati dapat mempersulit proses hukum dan pemberian fokus dalam memulihkan korban.
Terakhir, belum ada penelitian sah yang menunjukkan bahwa vonis pidana mati akan menimbulkan efek jera pada pelaku, apalagi mengurangi angka kekerasan seksual. Dalam pengaplikasiannya, hukuman mati juga tidak dapat sepenuhnya membuat publik memahami dan sadar bahwa permasalahan kekerasan seksual diakibatkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan kurangnya intensitas gaungan narasi pentingnya melindungi integritas tubuh.
Dengan demikian, vonis pidana atau hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual hanya membangkitkan ilusi sementara terkait keadilan korban dan ungkapan amarah secara politis yang secara bersamaan menghilangkan hak asasi pelaku untuk tetap hidup dan menjalani rehabilitasi, serta mengurangi fokus ketika memberikan perlindungan nyata kepada korban, atau dalam hal ini korban merupakan 13 santriwati di bawah umur.
Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Menurut Usman Hamid (2021), seorang Direktur Eksekutif Amnesty International, mengungkapkan bahwa "(satu-satunya) yang (dapat) menimbulkan efek jera adalah kepastian hukum, bukan tingkat kekejaman hukumannya. Jadi, seharusnya yang dilakukan (pemerintah Indonesia) saat ini adalah membenahi sistem hukum yang masih melanggengkan impunitas, bukan (justru) semakin menambah tingkat kekejaman hukuman,". Dengan demikian, menurut penulis, alangkah lebih baik jika Indonesia dapat dengan cepat dan sigap dalam mengesahkan dan memberlakukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum yang sah dalam mengadili pelaku dan memberikan perlindungan pada korban dengan sistemik.
