Ekonomi regional adalah studi tentang interaksi antara kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi regional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, hambatan pertumbuhan ekonomi regional, dan kegagalan mekanisme pasar bersaing sempurna.
Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi tangan pemerintah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar.
Pertumbuhan ekonomi merupakan kepentingan negara yang saling terkait dengan kepentingan lainnya. Oleh karena itu, negara harus memiliki kebijakan persaingan yang baik untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan Masyarakat. Campur tangan negara dalam pasar muncul dalam bentuk "rezim persaingan" atau "competition regime". Saat ini hampir seluruh dunia memiliki lembaga persaingan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional meliputi pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Di Indonesia, perekonomian telah mengalami perkembangan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia antara lain kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi global.
Hambatan pertumbuhan ekonomi regional dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya akses ke pasar global. Selain itu, hambatan juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi regional, seperti birokrasi yang berbelit-belit dan korupsi.
Kebijakan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengaturan harga, subsidi, dan pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti distorsi pasar dan meningkatkan biaya produksi.
Kegagalan mekanisme pasar bersaing sempurna terjadi ketika sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan ini antara lain adanya monopoli atau oligopoli, informasi yang tidak lengkap, dan adanya eksternalitas negatif. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam bentuk regulasi atau pajak.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan, seperti investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pengaturan pasar. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif pada pasar dan Masyarakat.
Perkembangan ekonomi regional di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti Pembangunan infrastruktur yang merupakan factor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Inonesia. Menurut beberapa studi, Pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh terhadap pengaruh ekonomi regional di Indonesia.
Modal Manusia juga merupakan faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan daya saing Masyarakat di wilayah tersebut. Keterbukaan perdagangan juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan perdagangan, wilayah tersebut dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan perdagangan, seperti melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Perekonomian Kabupaten Jember mengalami kontraksi sebesar 2,98% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, perekonomian tumbuh sebesar 4,00%.
Sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki potensi pertumbuhan di Kabupaten Jember. Pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 26,01% terhadap PDRB Kabupaten Jember.
Sektor bangunan memiliki keunggulan kompetitif di beberapa daerah di Jember dan telah diidentifikasi sebagai sektor yang potensial untuk dikembangkan. Sektor jasa-jasa memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dan telah diidentifikasi sebagai sektor yang memiliki nilai potensi khusus. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami laju pertumbuhan tertinggi sebesar 8,28% pada tahun 2021 dari sisi produksi. Laju pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 3,75%.
Sektor pertambangan juga diidentifikasi sebagai sektor basis yang memiliki potensi pertumbuhan di Kabupaten Jember.
Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Jember tumbuh sebesar 5,23%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2017.
Secara keseluruhan, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan dan kontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki potensi untuk tumbuh, dan sektor bangunan, jasa, dan pertambangan juga diidentifikasi memiliki potensi. Penelitian dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi strategi khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
Sektor pertanian merupakan sektor basis yang memiliki potensi pertumbuhan di Kabupaten Jember. Pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 26,01% dari PDRB Kabupaten Jember. Namun, total kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Jember selama periode 2012-2016 hanya sebesar 1,07%. Pada tahun 2022, sektor pertanian mengalami penurunan di Kabupaten Jember. Sektor pertanian memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor lain seperti pengolahan makanan, perdagangan, dan transportasi.
Secara keseluruhan, tampaknya sektor pertanian memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, tetapi kontribusinya terbatas dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi strategi khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian dan kualitas produk pertanian untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif petani.
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja di sektor agribisnis di perdesaan, serta pengembangan industri hulu dan hilir sektor pertanian. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan menjamin ketersediaan sumber pangan dan mengurangi jumlah penduduk yang rentan terhadap kerawanan pangan.
Pemerintah bertujuan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan dengan menetapkan kawasan-kawasan komoditas unggulan, menyediakan infrastruktur pendukung dari sektor non-pertanian (pasar, irigasi, jalan, listrik), dan mengkoordinasikan upaya-upaya pembangunan.
Pemerintah memiliki peran dalam memberdayakan petani untuk menyelaraskan produksi beras yang tinggi dengan peningkatan produktivitas beras melalui Program Agromaritim Hulu Hilir.
Secara keseluruhan, tampaknya pemerintah telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha pertanian, meningkatkan kesempatan kerja, dan mempromosikan ketahanan pangan di Kabupaten Jember. Penelitian dan analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menentukan efektivitas kebijakan-kebijakan ini dan mengidentifikasi strategi-strategi tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.
