Tantangan Ekonomi dan Ancaman Kedaulatan yang Mengintai Indonesia di Laut China Selatan

Tak heran jika banyak nelayan asing yang mencari ikan hingga ke perairan Natuna. Meskipun Indonesia sudah memberikan peringatan terhadap negara-negara yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, tampaknya hal tersebut tidak membuat jera dan terus berlanjut. Illegal fishing menjadi bukti bahwa ancaman kedaulatan tersebut memang nyata.

Gangguan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam ini dapat berdampak serius pada sektor ekonomi Indonesia yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ketidakpastian ekonomi yang muncul dari konflik di Laut China Selatan juga dapat menciptakan ketegangan dalam sektor ekonomi Indonesia, merugikan sektor perikanan, energi, dan industri yang bergantung pada sumber daya alam dari kawasan tersebut. 

Dampak ekonomi dari ketidakstabilan di Laut China Selatan juga dapat membahayakan aspek keamanan dan kedaulatan Indonesia secara keseluruhan. Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh gangguan perdagangan, penurunan investasi, dan ketidakpastian ekonomi dapat melemahkan kemampuan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya di tengah ancaman eksternal.

Strategi untuk Menjaga Kedaulatan dan Perekonomian Negara

Indonesia merupakan negara yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan pencetus Gerakan Non-Blok. Menyelesaikan suatu konflik dengan perang bukan merupakan solusi yang merepresentasikan negara Indonesia. Untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya, Indonesia harus menerapkan strategi balance of power. 

Teori balance of power dicetuskan oleh Stephen M. Walt yang menjelaskan bahwa aliansi secara umum dilihat sebagai respon negara terhadap suatu ancaman. Strategi balance of power dilakukan melalui pendekatan penguatan kerjasama dengan negara-negara lain guna memperkuat kedaulatan Indonesia. Antara lain kerjasama ekonomi, politik, dan pertahanan.

Penguatan pertahanan dengan memperkuat alutsista pertahanan mungkin menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan pertahanan. Namun perlu diingat, kerja sama pertahanan dengan negara lain juga perlu ditingkatkan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan kemampuan militer Indonesia sebagai upaya deterrence effect atau pencegahan. Kerjasama ekonomi regional dan internasional menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tengah konflik Laut China Selatan. 

Ditengah derasnya investasi China ke Indonesia, China menjadi salah satu mitra ekonomi strategis bagi Indonesia. Adanya konflik yang mengganggu kerjasama ekonomi regional dapat merugikan Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keamanan wilayah. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia memerlukan kerja sama yang kuat. Bukan hanya kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara konflik saja, melainkan mitra kerja sama strategis lainnya. Seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Eropa, G20, serta negara Asia pasifik lainnya.

Upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia dalam situasi konflik ini memerlukan pendekatan yang holistik dengan memperhitungkan dampak ekonomi dari konflik regional dan memastikan keberlanjutan kepentingan ekonomi dan keamanan negara. Diplomasi publik yang bersifat transparan sebagai instrumen soft power merupakan alat yang penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam menghindari konflik dan menjaga hubungan antar negara. 

Indonesia harus terus berupaya untuk memediasi konflik, memperkuat diplomasi, dan membangun kerja sama bilateral hingga multilateral guna memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah Laut China Selatan tetap terjaga. Dengan tantangan ekonomi yang terus mengintai dalam konflik di Laut China Selatan, menjaga kedaulatan Indonesia menjadi ujian penting bagi negara ini dalam menghadapi dinamika kompleks nan rumit di kawasan tersebut.