Jelang Pemilu 2024, Pentingkah Generasi Anak Muda Mewaspadai Kampanye Greenwashing?

Saatnya membangun antisipasi generasi anak muda pada Pemilu 2024 untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pada KPU, jumlah pemilih generasi muda ini mencapai sekitar 56 persen dengan rincian; pemilih generasi milenial mencapai 66.822.389 atau 33,6 persen dan pemilih generasi Z mencapai 46.800.161 atau 22,85 persen. Tidak cukup sekadar ikut mencoblos, namun turut berperan menciptakan pemilu yang terlegitimasi serta berintegritas harus diterapkan bagi keaktifan generasi muda.

 "Pemilu yang terlegitimasi membutuhkan peran-peran kita, peran generasi muda," cetusnya dalam Diskusi Publik yang digelar DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan peran generasi muda sangat penting, sebab jumlahnya mendominasi dari DPT nasional yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Herwyn menjelaskan bahwa generasi muda bisa berperan sebagai pengkoreksi kualitas pelayanan publik dan lembaga penyelenggara pemilu. Beliau meyakini Pemilu 2024 yang terlegitimasi akan diterima semua pihak sekaligus supaya mencegah gerakan pembangkangan politik.

Namun pernahkah Anda melihat kampanye mengenai klaim suatu gerakan yang menyatakan bahwa akan dilakukan pengalihan pada isu lingkungan? Biasanya, terdapat penjelasan yang mendukung klaim tersebut. Menjelang Pemilu 2024, ini lah gagasan dari para Calon Presiden 2024. 

Menurut Anies Baswedan, Indonesia masih ketergantungan dengan energi fosil lebih dari 86% dan energi fosil yang penyumbang emisi gas rumah kaca. Dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut, Anies memberikan gagasan dengan 5 pilar "energi yang memanusiakan" 5 pilar energi yang memanusiakan diantaranya: Tata kelola yang holistik dan berkesinambungan, Kolaborasi antara pihak (stakeholder), Inovasi pendanaan, Transisi energi berkeadilan, Intervensi di sisi penawaran dan penyediaan (demand and supply side).

Menurut Ganjar Pranowo, Beliau memiliki gagasan menuju Indonesia emas pada 2024 dengan 6 pilar yang harus ditransformasi, salah satunya di bidang lingkungan dan energi. Ganjar menyoroti bahwa Indonesia wajib mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memaksimalkan implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam di daratan yang tidak mencemari lingkungan misalnya energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan, ekonomi biru berfokus pada keberlanjutan ekonomi yang terkait dengan lautan dan sumber daya air.

Tidak jauh berbeda dengan capres lainnya, Prabowo Subianto pun ikut menekankan gagasannya terkait lingkungan yaitu dengan swasembada energi terbarukan dalam wujud biosolar yang bertujuan menekan polusi udara. Biosolar yang akan didorong adalah yang bersumber dari kelapa sawit, dimana Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Harapannya, Indonesia akan mandiri dengan menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan.

Terkait dengan gagasan tersebut membuat generasi muda mengenal lebih seberapa pentingnya melakukan aksi nyata bukan hanya sekadar gagasan untuk nyapres. Namun sebenarnya apa itu greenwashing? Greenwashing merupakan metode pemasaran yang "menipu" untuk mendapatkan dukungan dari konsumen yang memilih untuk mendukung bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Alasan di balik greenwashing menurut Earth.org, alasan di balik sebuah perusahaan atau organisasi melakukan greenwashing sangat sederhana, yaitu profit. 

Satu contoh dari kasus greenwashing dilakukan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Dalam salah satu forum lingkungan internasional, perusahaan sawit ini mengisi diskusi-diskusi dan membawa pesan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia serta mengatakan bahwa mereka siap menjadi mitra global menghadapi perubahan iklim. Padahal, sektor industri kelapa sawit merupakan penyebab terbesar deforestasi hutan tropis di Indonesia, yang kemudian memiliki dampak berupa semakin buruknya perubahan iklim. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya industri kelapa sawit dalam memperbaiki citranya yang sering dicap sebagai perusak lingkungan.

Kasus greenwashing dapat dikatakan wajar terjadi di Indonesia. Akibatnya belum ada regulasi yang secara jelas mengatur batas-batas klaim lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, beberapa contoh regulasi yang dimiliki oleh beberapa negara di atas dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memperketat regulasi yang ada. Dengan cara itu, kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh greenwashing dapat dicegah. Earth.org menyebutkan suatu alasan lain mengapa perusahaan terlibat dalam greenwashing adalah mereka sebenarnya tidak tahu mengenai apa yang mereka lakukan. Mungkin dalam gagasan capres dilakukan hal tersebut dikarenakan tidak ditemukannya solusi atas isu lingkungan sehingga tidak tahu apa yang mereka ingin sampaikan untuk mendapat dukungan?

Menurut @lafillereveurse , "aku mau pilih presiden yang beneran concern sama isu lingkungan. ga cuma ngomong doang dan jadi solusi semu. dan yang penting GAK GREENWASHING."

Sudah terlihat seberapa buruk dampak negatif dari greenwashing bagi lingkungan. Namun, tentu saja greenwashing itu sendiri tidak akan terjadi jika terdapat keinginan dari sisi masyarakat umum sebagai konsumen untuk menghentikannya dan seseorang yang mempunyai wewenang tinggi sehingga dapat mendukung perubahan tersebut. Sebagai generasi muda, mengetahui tentang seberapa pentingnya isu lingkungan sedang meningkat dan apa yang perlu dilakukan oleh para Capres 2024 agar masyarakat dapat jawaban yang diperlukan. Sehingga terjalin suatu hubungan antar masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama demi masa depan Bangsa Indonesia yang lebih maju.