Sekolah swasta yang dimasuki sekolah yang juga megap-megap dalam pembiayaan. Karena itu, honor yang diterima gurunya rendah. Karena honor diterima guru rendah, guru tak fokus mengajar atau sering tak masuk mengajar. Dan anak-anak terlantar. Lebih asik membolos. Bahkan sampai ada yang tawuran. Terlibat aksi kekerasan.
Anak-anak tersebut yang sering dicap sebagai anak-anak nakal. Padahal tak sadar kita yang memproduksi anak-anak itu. Lulus dari sekolah, mereka tak punya bekal cukup. Melanjutkan ke universitas tak mampu. Untuk masuk ke dunia kerja kemampuan terbatas karena tak cukup banyaknya skill yang dimiliki. Akhirnya mereka tak mampu bersaing dan harus menganggur. Atau bersedia bekerja serabutan apa saja. Syukur-syukur jika tak terjerat kasus kriminal.
Kita bersyukur, pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP menjadi salah satu akses agar setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Tak hanya pemerataan kesempatan, juga patut dipantau kemajuan belajar dari siswa yang mendapat KIP. Mekanisme pengawasanya harus baik. Tak bisa sekedar hanya diberikan tanpa diawasi. Agar dana-dana yang diberikan tak mubadzir dan siswa penerima dapat menjadi manusia pembelajar.
KIP harus menjadi kail yang memberi manfaat bagi masyarakat yang tak mampu. Mereka yang sebelumnya tak beruntung. Mereka yang untuk bersekolah, meskipun sudah gratis (biayanya) tetap tak bisa, karena sekolah membutuhkan perangkat lain seperti seragam sekolah, sepatu, alat tulis dan buku.
Tentu yang harus dikawal tak semata gratisnya. Tapi memberikan ruang besar bagi masyarakat miskin untuk mengakses sekolah-sekolah berkualitas. Jadikan setiap sekolah unggul. Tak bisa sekolah unggulan hanya menyejarah di beberapa sekolah saja. Guru-guru berkualitas harus terdistribusi. Upaya ini memang tak mudah. Harusnya semua sekolah adalah unggulan. Tentu dengan karakteristik masing-masing sekolah. Tak juga bisa seragam.
Karena saya lebih melihat fenomena ini terjadi di Jakarta. Jakarta yang sudah memiliki kebijakan pendidikan 12 tahun. Di DKI masih beruntung ada dana KJP yang diperuntukan untuk siswa yang tak mampu. Dana tersebut bisa dimanfaatkan di sekolah negeri ataupun swasta. Mereka bisa memilih sekolah di mana saja. Beruntung yang mendapat sekolah negeri. Jika masuk sekolah swasta dan iurannya di atas dana yang didapat dari KJP yang kasihan. Berarti tetap ada uang tambahan yang harus dikeluarkan.
Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan mengenai KJP ini. Beberapa orangtua murid menceritakan dengan sumringah betapa mereka terbantu dengan adanya KJP. Mereka bilang, anak-anak mereka dapat bersekolah dengan nyaman karena mereka dapat kesempatan membeli seragam, sepatu, alat tulis dan makanan yang bergizi. Mereka tak kalah dengan siswa yang mampu. Bisa tampil keren. Secara detil keperluan yang bisa digunakan dengan dana KJP dapat diakses di web KJP (http://kjp.jakarta.go.id).
DKI memang punya dana besar untuk pendidikan. Seperti yang saya pernah tulis di tulisan sebelumnya(www.kompasiana.com), DKI mengalokasi 22,3 persen dana APBDnya untuk pendidikan. Belum lagi dana pendidikan dari pusat.
Karena mendapatkan pendidikan berkualitas adalah hak setiap warga negara. Maka sekolah-Masyarakat tak mampu memang harus dikawal untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan yang berkualitas tersebut.
Maka menurut saya, sekolah gratis harus ditinjau ulang. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menguntungkan kelas atas, yang justru tak butuh lagi bantuan pendidikan dari pemerintah.
Pendidikan sangat lah penting. Karena melalui pendidikanlah anak-anak bangsa dikreasikan menjadi manusia-manusia yang memiliki kebaikan hati, memegang teguh karakter, mencintai bangsa ini sepenuh hati. Dan warga miskin pun mesti merasakan itu. Jangan sampai di dunia pendidikan diskriminasi dilanggengkan. Dan memang sepertinya itu masih terjadi sampai saat ini.
