Sebab-sebab Perang India dan Pakistan Dalam Konflik Memperebutkan Wilayah Kashmir

Sebab-sebab Perang India Dan Pakistan Dalam Konflik Memperebutkan Wilayah 

Kashmir

Oleh: Andi Anwar

Kashmir adalah suatu wilayah yang terletak di bagian utara India dan Pakistan. Wilayah ini sama-sama diklaim oleh dua negara berbeda karena wilayah nya yang subur dan strategis, oleh karena itu wilayah ini menjadi penyulut konflik antara dua negara serumpun yaitu India dan Pakistan. Sejak Pakistan memisahkan diri dari India setelah dilakukan nya Partition Of India 1947 Pakistan mengklaim bahwa Kashmir merupakan bagian dari Pakistan karena ada nya kesamaan identitas yaitu agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Kashmir.

Begitu pun juga India yang mengklaim bahwa Kashmir merupakan bagian dari India karena India lebih dahulu memiliki kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris oleh karena itu sengketa Kashmir dimulai pada tahun 1947 hingga saat ini. Mayoritas warga Kashmir sendiri memilih untuk bergabung dengan Pakistan atas dasar agama mayoritas yang sama-sama dianut yaitu islam dan pilihan kedua adalah menjadi negara merdeka yang mandiri.

Akibat dari sengketa ini menyeret Kashmir dalam perseteruan abadi India-Pakistan hingga 72 tahun lama nya. Konflik dan kerusuhan pun mewarnai kehidupan rakyat Kashmir bahkan perdamaian hanya dipandang sebagai suatu fatamorgana akibat gesekan politik yang didasarkan oleh identitas agama. Samuel P Huntington dalam buku nya yaitu Clash Of Civilizatition pun menjelaskan bahwa faktor ideologi yang didasarkan oleh identitas akan mewarnai dinamika politik yang berujung gesekan sosial-politik pasca perang dunia II.

Konflik Perang Abadi India-Pakistan

Rentetan domino peristiwa yang nanti nya menjadi konflik berkepanjangan dimulai dari penyerahan Kashmir kepada India oleh Maharaja Kashmir, karena hal ini pergolakan rakyat Kashmir terjadi yang didukung oleh militer Pakistan dengan usaha melakukan penyerbuan ke Kashmir pada tahun 1947 sehingga meletus lah kontak senjata yang mengakibatkan perang pertama India-Pakistan dalam kurun waktu 1947-1948.

Setahun berikutnya India dan Pakistan melakukan diplomasi yang menghasilkan batas anti senjata api atau yang disebut garis kekuasaan serta kedua belah pihak harus menarik pasukan dari wilayah Kashmir dan sekitarnya seperti Jammu dan Ladakh yang tertuang di isi perjanjian Karachi ( Karachi Agreement) yang menjadi awal dari perdamaian kedua kubu dalam beberapa tahun ke depan.

Perdana menteri India pada saat itu, Jawaharlal Nehru tetap bersikeras untuk mempertahankan legalitas akseksi Kashmir oleh karena itu belaiu menyatakan bahwa ' tanah tak bertuan' harus menjadi milik India, begitu pun juga Pakistan yang mempertahankan argumen karena pada justifikasi two nations theory yang dipaparkan oleh pendiri Pakistan yaitu Muhammad Ali Jinnah tentang pemisahan negara yang didasari oleh faktor ideologi dan identitas ( agama) dengan begitu Kashmir merupakan wilayah mayoritas muslim secara teoritis dimiliki oleh Pakistan.

Babak akhir penyelesaian konflik awal ini adalah resolusi PBB yang membagi wilayah Kashmir menjadi milik Pakistan, Jammu sebagai daerah perbatasan Pakistan dan India lalu Ladakh yang menjadi milik India, resolusi ini membuat konflik ini mereda semantara dalam beberapa tahun ke depan.

Konflik mulai timbul karena pengiriman pasukan oleh kedua negara pada kurun waktu 1965-1966 yang lambat laun hal ini menjadi 'bom waktu' pecah nya perang antara kedua negara tersebut. Perjanjian damai kembali dilakukan karena perang yang semula berfokus ke pemisahan Bangladsesh merambat hingga ke wilayah Kashmir karena pengiriman pasukan, oleh karena itu dalam Perjanjian Shimla  kedua belah pihak yang diwakilkan oleh Indira Gandhi selaku perdana menteri India dan Zulfikar Bhutto sebagai presiden Pakistan sepakat menarik pasukan dari wilayah Kashmir dalam tempo waktu 30 hari.

Pada tahun 1974, kelompok oposisi meminta dan menagih pemerintah India memberikan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dengan India, kelompok ini mengangkat seorang ulama sekaligus tokoh politik Kashmir yaitu Sheikh Abdullah untuk menjadi menteri utama. Indira Gandhi selaku perdana menteri India pada saat itu menanggapi permintaan ini dengan membuat kesepakatan dengan Syeikh Abdullah.

Gerakan militansi yang berdasarkan fundamentalisme islam mulai tumbuh pada tahun 1984, mereka memulai aksi-aksi nya dengan menyerang pemerintah India di perbatasan dan meneror masyarakat Hindu. Pemerintah India sendiri menuduh dibalik gerakan ini ada campur tangan Pakistan dalam muncul nya gerakan ini,India juga berpendapat bahwa senjata yang digunakan militan teroris ini di kirim oleh Pakistan.

Hubungan India dan Pakistan kembali memanas pada tahun 1999 karena pecah nya Perang Kargil. Perang ini terjadi karena Pakistan melintasi batas wilayah kontrol yang sudah disepakati sebelum nya oleh kedua belah pihak yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara. Setelah perang selesai Pakistan menerapkan politik 'cuci tangan' dengan menyalahkan pertempuran ini seluruhnya terhadap pemberontak Kashmir. Pertempuran ini dimenangkan oleh India yang berhasil menduduki wilayah Kargil.

Semenjak perang Kargil hubungan antara India dan Pakistan mulai memeliki titik terang, diplomasi Pervez Musharaff selaku presiden Pakistan pada saat itu berhasil dengan membuka jalur Kashmir sebagai jalur perdagangan untuk kedua negara, hubungan baik ini bertahan dari periode tahun 2003-2016 . Akan tetapi hubungan kembali memburuk karena Narendra Modi yang naik  menjadi perdana menteri dengan kebijakan-kebijakan yang agresif di wilayah Kashmir membuat posisi Pakistan dalam bahaya.

Terakhir konflik berlangsung pada 2019 karena India mencabut hak otonomi khusus Kashmir yang berakhir dengan demonstrasi rakyat Kashmir selain itu akibat kebijakan ini diskriminasi pada rakyat Kashmir yang mayoritas muslim terjadi yang dilakukan oleh tentara India dan masyarakat Hindu ekstrimis India, Kashmir kembali memanas kembali.

Dalam Perspektif Hubungan Internasional dan Kesimpulan.

Nicolo Machiavelli dalam buku nya yaitu Il Principe berkata bahwa untuk melanggengkan kedaulatan negara maka cara apapun harus digunakan termasuk cara-cara yang amoral sekalipun yaitu perang. Hal ini sejalan dengan situasi India dan Pakistan sama-sama mengklaim bahwa Kashmir termasuk dalam kedaulatan negara mereka oleh karena itu mereka meperebutkan wilayah tersebut. 

National Interest atau kepentingan nasional juga menjadi dasar kedua negara itu berperang memperebutkan Kashmir padahal ditinjau dari faktor historis kedua negara ini pernah jadi satu elemen kekuatan untuk mengusir penjajah Inggris yang menguasai tanah India. Konsep Realisme terlihat jelas dalam perang sengketa Kashmir yang dilakukan oleh kedua negara.

Kesimpulan singkat nya adalah sengketa Kashmir tidaka akan meredup bahkan bisa menjadi lebih buruk tergantung dengan sukses atau gagal nya diplomasi di masa depan. Pemisahan Kashmir yang di mediasi oleh pihak ketiga yaitu PBB tidak menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak tersebut. Konflik abad ini  sudah berlangsung 72 tahun hingga sekarang dan masih belum menemui titik terang.