Proses reformasi kepolisian dimanapun akan melihat apa yang dikerjakan oleh polisi (what is done), bukan apa yang menjadi out come dari pekerjaan polisi itu sendiri (what is achieved).Â
Sebagai contoh, patroli polisi akan dilihat sebagai tampilan dari fungsi pokok kepolisian. Tidak berhenti apakah  patroli itu akan mampu bekerja mengurangi angka kejahatan (goal orientation).Â
Tetapi Persoalan berikutnya adalah terletak pada soal cara. Bagaimana patroli polisi pada pelaksanaan pemolisian demokratis akan sangat berbeda dengan cara berpatroli polisi pada masa era otoriter.Â
Demikian pula pelaksanaan pemolisian pada organ dan fungsi kepolisian lainnya tidak diorientasikan sebatas bagaimana gangguan keamanan dapat dikendalikan tetapi juga seberapa demokratis cara cara polisi di operasionalkan.
Inilah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi oleh Polri di masa datang. Indonesia maju dan demokratis adalah harapan besar masyarakat dan bangsa.Â
Sebagaimana visi presiden Jokowi pada periode kedua ini tentang kesiapan sumber daya manusia unggul Indonesia.Â
Keberhasilan demokratisasi Polri sangat tergantung pada road map demokratisasi polisi kedepan, khususnya bagaimana polri mampu mengevaluasi grand strategi reformasi polri tahap pertama yang sudah masuk pada tahap " strive for excellent."
Untuk menyusun road map reformasi polri tahap II yang disesuaikan dengan proyeksi dunia kedepan, perlu dilakukan audit yang tepat terhadap capaian, instrumen, program, dan alat ukur yang selama ini digunakan untuk pengembangan dan penguatan organisasi.Â
Diperlukan juga ranncang bangun struktur, organisasi dan kapasitas polisi ke depan sesuai dengan  kebutuhan demokrasi di Indonesia demi terwujudnya  postur Polri sebagai penjaga konstitusi negara yang demokratis.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H