Pada era demokratisasi di seluruh dunia termasuk Indonesia setidaknya ada empat norma dasar yang menjadi muatan perubahan dalam proses reformasi kepolisian:
1. Polisi wajib memberikan prioritas operasionalnya pada pelayanan seluruh warga negara secara adil dan merata;
2. Polisi bekerja pada kerangka hukum dan undang undang.
3. Polisi wajib melindungi hak asasi manusia setiap warga, sebagaimana diatur dalam konstitusinya.
4. Adanya transparansi dalam mengelola organisasi dan operasionalisasi kepolisian.
Dengan keempat norma tersebut maka perkembangan demokratisasi di tubuh kepolisian menjadi salah satu indikator utama sejauh mana demokrasi di dalam suatu negara bekerja.
Selain empat norma diatas yang bersifat mendasar sebagai tolok ukur dalam melihat sejauh mana sistem demokrasi bekerja di dalam tubuh kepolisian, demokratisasi juga mendorong polisi untuk bekerja lebih cerdas berorientasi pada ilmu pengetahuan (saintifik).Â
Praktik pemolisian yang memiliki landasan teori yang kuat dipadukan secara integratif dengan  pengalaman pemolisian terbaik di semua level kepemimpinan.
Hal-hal yang berurusan dengan pengambilan keputusan kebijakan strategis, pengembangan organisasi; level manajerial yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya organisasi yang meliputi aspek manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta metode maupun aspek operasionalnya.Â
Kondisi ini dapat menunjukan indikator wajah profesionalisme polisi berkaitan dengan taktik, teknis dan komunikasi polisi dengan masyarakat.
Semuanya akan bermuara pada praktek keseharian pemolisian, atau dengan kata lain demokratisasi polisi memerlukan reformasi integral dalam aspek "soul and mind " yang memuat spirit, mental, orientasi dan motivasi organisasi.Â
