Demokratisasi Polisi

Sejarah perkembangan demokrasi di dunia selalu beririsan dengan perkembangan institusi kepolisian. Apalagi pada negara yang terlebih dahulu mengalami apa yang disebut dengan rezim otoritarianisme, baik militer, agama atau monarki.

Irlandia utara, Mexico, Korea Selatan adalah beberapa contoh negara yang memiliki proses sejarah transisional dari negara otoritarianisme menuju demokrasi. Tidak semuanya berjalan ideal. Berbagai alasan sosio-kultural, sejarah dan kondisi politik ekonomi, menjadi faktor utama berjalannya proses demokratisasi.

Tidak dapat dipungkiri, transisi menuju negara yang demokratis tidaklah mudah. Termasuk membangun institusi kepolisian yang cocok dengan iklim demokrasi. 

Sebagai sebuah gagasan yang operatif, demokrasi sendiri merupakan gagasan dasar yang memungkinkan banyak orang dapat berpartisipasi pada urusan bersama. Sehingga menjadikan kekuasaan menampakan dirinya tersebar dimana- mana. Atau dengan kata lain wajah kekuasaan tidak saja ada pada aktor negara yang formal tetapi juga tampak pada non state aktor.

Relasi kekuasaan model ini membuat konflik menjadi laten. Karena kekuasaan dan kepentingan tampak mengemuka, menciptakan goncangan gagasan dan sosial dimana-mana. 

Apalagi kemudian ketika demokrasi dianggap sebagai "media kebebasan" semata, tanpa mempedulikan kerangka kesepakatan dasar bangsa yang termaktub dalam konstitusi negara. Sehingga demokratisasi dijadikan momentum untuk menyoal tentang persoalan  yang bersifat disintegratif, separatisme maupun individualisme.

Pemaknaan kebebasan demokrasi macam ini diyakini menjadi persoalan yang dapat menggangu jalannya pembangunan demokrasi itu sendiri, karena kemudian demokrasi akan diasumsikan sebagai ancaman bagi eksistensi kedaulatan negara. 

Selain itu perbedaan gagasan, konflik kekuasaan dan kepentingan melahirkan kesemrawutan informasi (infodemik) yang rawan ditumpangi informasi bohong (fake news), provokatif. Dimanfaatkan gerakan sosial yang berkaitan dengan gangguan terhadap pembangunan dan persatuan nasional yang kemudian memantik kerinduan kembali kepada jalan otoritarianisme .

Demokrasi dan demokratisasi sejatinya  merupakan cara banyak pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat yang taat hukum, dan adanya dialektika tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk di dalamnya menciptakan institusi kepolisian yang melahirkan model- model pemolisian yang dekat dengan solusi-solusi kongkrit kebutuhan negara dan masyarakat. 

Model pemolisian yang mendorong kepatuhan hukum, keamanan dan keselamatan warga masyarakat dari ancaman kejahatan dan gangguan keamanan lainnya termasuk persoalan kemanusiaan dan pembangunan lainnya sebagai mana ciri organisasi kepolisian dengan paradigma kontinental.

Proses demokrasi dan paradigma kontinentalisme dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menjadikan Polri tidak saja sebagai salah satu institusi keamanan negara Indonesia yang utama. Proses ini menjadikan Polri sebagai penjaga konstitusi, sekaligus menjadi tolok ukur evaluasi terhadap proses demokratisasi itu sendiri.