Skema pemotongan dari gaji secara langsung sudah tentu mengurangi jumlah pendapatan saat ini, dampaknya adalah penerima gaji harus berpikir ulang mengalokasikan dana kebutuhan rutin setiap bulannya. Anggapan di masyarakat adalah penghasilan saat ini saja sudah pas-pasan, ternyata malah ada potongan tambahan.
Sedangkan para pekerja yang terbiasa berinvestasi, mungkin memiliki pandangan lebih baik jumlah 2,5% tersebut dialokasikan secara mandiri melalui instrumen lain dengan hasil lebih tinggi ketimbang hasil Tapera, dan lebih produktif tidak menunggu waktu sangat lama agar bisa menggunakan dananya.
Bagi pihak pemberi kerja atau korporasi, jumlah 0,5% dari gaji para pekerjanya akan menambah besarnya beban operasional. Tentu bukan perkara gampang untuk mengakali bagaimana melakukan efisiensi dalam ruang gerak perusahaan menjalankan usahanya jika biaya bertambah, hal ini berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pekerjanya.
Tantangan Badan Pengelola Tapera
Modal awal Tapera mencapai Rp 2,5 Triliun, telah disuntik dari APBN 2019. Selanjutnya pada 2021 Kementerian PUPR berencana mengalihkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi bagian dari dana Tapera. Tak tanggung-tanggung besarnya mencapai Rp 40 Triliun.
Kinerja, kompetensi dan kelayakan Badan Pengelola Tapera harus diawasi karena dana yang dikelola bukan jumlah receh. Jangan sampai pihak pengelola tersandung kasus yang akhirnya merugikan masyarakat sekaligus merusak kepercayaan terhadap Badan Pengelola Tapera.
Peraturan yang ditetapkan memang sudah mengatur bahwa pengelolaan Tapera akan berlangsung secara transparan, setiap peserta dapat melihat saldo hasil dana simpanannya.
Namun transparansi selain dari pertanggungjawaban pengelolaan dana juga harus mencakup tata kelola organisasi sampai dengan ke arah hilirnya yaitu proses kerja sama Badan Pengeloa Tapera dengan para  mitranya terkait pengadaan rumah yang layak.
Jangan sampai rumah yang dibangun menjadi bangunan tidak nyaman, kualitas rumah harus teruji dan layak huni bagi masyarakat. Hal penting lainnya adalah Badan Pengelola Tapera harus terhindar dari benturan kepentingan, idealnya penyelenggara Tapera tidak terlibat dalam kepentingan bisnis dari pihak mitranya.
