Konvensi Peking adalah perjanjian tambahan antara Tiongkok dan Inggris yang mengakhiri Perang Candu Kedua. Konvensi ini memuat beberapa poin penting, yaitu: (1) Tiongkok harus membayar ganti rugi perang sebesar 8 juta dolar perak kepada Inggris; (2) Tiongkok harus membuka lebih banyak pelabuhan dagang untuk perdagangan bebas dengan Inggris, termasuk Tianjin, Nanjing, Zhenjiang, Hankou, Jiujiang, Shaoxing, Chaozhou, Swatow, Kiungchow, Taiwanfu, Keelung, Danshui, Anqing, Chongqing, Yichang, Nanpoo, Pakhoi, Hankou; (3) Tiongkok harus mengizinkan kedutaan asing di Beijing; (4) Tiongkok harus mengizinkan perdagangan candu secara legal; dan (5) Tiongkok harus menyerahkan Semenanjung Kowloon dan Pulau Stonecutter kepada Inggris . Konvensi Peking ditandatangani oleh Yixin (Pangeran Gong), utusan khusus Kaisar Xianfeng, dan James Bruce (Lord Elgin), utusan khusus Ratu Victoria, di Istana Yuanmingyuan di Beijing pada tanggal 24 Oktober 1860.
Perang Dunia II: Pendudukan Jepang dan Pembebasan Inggris
Perang Dunia II adalah perang global yang melibatkan hampir semua negara di dunia pada tahun 1939-1945. Perang ini dibagi menjadi dua blok utama, yaitu Sekutu (yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet) dan Poros (yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang). Perang ini menyebabkan jutaan korban jiwa, kerusakan besar-besaran, dan perubahan geopolitik.
Perang Dunia II juga berdampak besar bagi Hong Kong. Pada tahun 1941, Jepang menyerang Hong Kong sebagai bagian dari ekspansi militernya di Asia Timur. Jepang berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang bertahan di Hong Kong setelah 18 hari pertempuran sengit. Jepang kemudian menduduki Hong Kong selama tiga tahun delapan bulan, dari Desember 1941 hingga Agustus 1945 .
Pendudukan Jepang di Hong Kong adalah masa yang penuh dengan kesengsaraan dan kekejaman. Jepang melakukan berbagai tindakan represif terhadap penduduk Hong Kong, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, penyakit, dan propaganda . Jepang juga mengubah nama Hong Kong menjadi Xianggang (香港), yang berarti "pelabuhan harum", dan menghapus semua tanda-tanda kolonial Inggris. Jumlah penduduk Hong Kong menurun drastis dari 1,6 juta pada tahun 1941 menjadi 600 ribu pada tahun 1945 akibat kematian, pengungsian, dan migrasi .
Pembebasan Inggris di Hong Kong terjadi pada tanggal 30 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu menyusul pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Muda Cecil Harcourt mendarat di Hong Kong tanpa perlawanan dari pasukan Jepang yang sudah kehabisan persediaan dan moral . Pasukan Inggris kemudian mengibarkan kembali bendera Union Jack di Government House pada tanggal 1 September 1945 sebagai simbol pemulihan kedaulatan Inggris atas Hong Kong. Pasukan Inggris juga membantu memulihkan ketertiban dan kesejahteraan di Hong Kong yang telah hancur akibat pendudukan Jepang .
Revolusi Komunis Tiongkok: Ancaman bagi Status Hong Kong
Revolusi Komunis Tiongkok adalah peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1949, ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Mao Zedong mengalahkan Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dalam Perang Saudara Tiongkok. PKC kemudian mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara komunis pertama di dunia, sedangkan KMT melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok (ROT) sebagai pemerintah nasionalis yang sah.
Revolusi Komunis Tiongkok juga berpengaruh bagi status Hong Kong sebagai koloni Inggris. Pada saat itu, Hong Kong menjadi tempat perlindungan bagi ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari pemerintahan komunis di Tiongkok . Hong Kong juga menjadi basis operasi bagi agen-agen rahasia Inggris dan Amerika Serikat yang berusaha menggulingkan atau mengganggu rezim komunis di Tiongkok . RRC bersikeras bahwa perjanjian-perjanjian yang memberikan kedaulatan Inggris atas Hong Kong tidak sah dan menuntut pengembalian Hong Kong ke Tiongkok . Namun, Inggris menolak tuntutan ini dan berusaha mempertahankan kekuasaannya di Hong Kong dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Hong Kong .
Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris: Dasar dari Status Hong Kong saat ini
Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Britania Raya pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing . Perjanjian ini menetapkan bahwa Inggris akan menyerahkan kedaulatan atas Hong Kong kepada Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997 dengan syarat bahwa Hong Kong akan menjadi daerah administratif khusus pertama Republik Rakyat Tiongkok dan akan menikmati tingkat otonomi tinggi selama 50 tahun ke depan  . Perjanjian ini juga menggariskan kebijakan dasar Tiongkok terhadap Hong Kong dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain . Perjanjian ini mulai berlaku dengan pertukaran dokumen ratifikasi pada 27 Mei 1985 dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 Juni 1985 . Perjanjian ini dianggap sebagai hasil dari kebijakan luar negeri yang lebih fleksibel dan pragmatis dari pihak Tiongkok, serta harapan untuk membangun hubungan baru yang saling menguntungkan dengan pihak Inggris .
