wajib pajak guna meminimalisis beban pajak melainkan juga berasal dari praktik-praktik korupsi hingga bentuk aliran dana yang mendukung jalannya aksi terorisme. Hal ini tentu tidak keluar ke publik jika tidak memiliki penelitian ataupun buktiÂ
yang kuat atas sumber dana yang mengalir ke negara tax heaven. Terutama rata-rata negara tax heaven merupakan negara-negara yang sangat ketat dalam aturan kerahasiaan keuangan dan volume transaksi. Selanjutnya pada umumnya
 negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini merupakan negara yang juga masuk ke dalam 10 peringkat negara yang terbebas dari korupsi. Sebagai perbandingan dengan mengambil sampel negara tax heaven dengan mengambil data atas negaraÂ
yang sangat ketat dalam kerahasiaan keuangan dan negara yang paling bersih korupsi yakni terdapat negara swiss, singapura, luxembourgh, jerman. Sehingga dari ke empat negara ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa negara tax heavenÂ
di dukung dengan sumber daya yang kompetensi dan memiliki intergritas dan sudah di dukung oleh regulasi negaranya. Lantas kembali ke Indonesia, berdasarkan informasi dari katadata.co.id Indonesia masuk ke dalam peringkat 96 dari 180Â
negara terkorup menurut Transparency International ditahun 2021. Jika kita berbicara mengenai korupsi maka akan linear dengan intergritas. Integritas merupakan kunci utama untuk memerangi korupsi dan ketika kita berbicara mengenaiÂ
intergritas berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Diakhir kata mengapa indonesia tidak menjadi negara tax heaven alasannya adalah indonesia masih belum di dukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intergritas.Â
Faktor lain yang mendukung mengapa indonesia tidak menjadi negara tax heaven adalah indonesia tidak menonelir segala bentuk dana yang berkaitan dengan aksi terorisme dan bentuk tindak pencucian uang sekalipun negara Indonesia masih masuk kedalam daftar negara terkorup.Â
Bentuk tingkat pengawasan yang blm efektif juga termasuk ke dalam faktor mengapa indonesia belum menjadi negara tax heaven hal ini bisa kita lihat dari KPK sebagai satu-satunya badan pengawas praktikÂ
korupsi masih banyak melakukan aksi tangkap tangan kepada pejabat-pejabat negara. Dimana pejabat-pejabat negara ini seharusnya dalam praktiknya seharusnya di awasi terlebih dahulu oleh internal instansinya. Di akhir kata masih banyak tugas rumah bangsa indonesia terlebih dahulu menjadikan sumber daya manusia yang dimilikinya memiliki intergritas yang tinggi terlepas negara ini mau menjadi negara tax heaven atau tidak.Â
Â