Empat tahun lalu, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja mengumumkan hasil Pemilu, Joko Widodo menyampaikan pidato kemenangannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara (22/7/2014).
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa kemenangannya adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaualat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadiahn dalam kebudayaan.
Dalam momen tersebut ada pesan kuat yang ingin dihadirkan Jokowi dari segi pemilihan lokasi. Ia tak memilih Tugu Monas, Tugu Proklamasi, ataupun tempat lainnya sebagaimana presiden sebelumnya. Tetapi, Jokowi justru memilih sebuah pelabuhan yang sudah berumur ratusan tahun.
Dari pemilihan lokasi itu, kita menjadi ingat salah satu program utamanya, yakni mengembalikan poros maritim di Indonesia. Ya, dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jokowi mengajak kita semua untuk tidak lagi memunggungi laut. Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia menatap masa depan dari dan/atau menuju lautan, persis sebagaimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan laut.
Negara Poros Maritim yang digelorakan Jokowi itu bukan cuma sekedar jargon. Selama empat tahun belakangan, banyak program pemerintahan yang ditujukan untuk menguatkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Mulai dari membangun program tol laut, merehabilitasi pelabuhan, operasi penenggelaman kapal asing, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan. Salah satunya melalui program Bank Mikro Nelayan (BMN).
Berdasar data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini program BMN sudah hadir dan dapat diakses di 107 kabupaten dan kota. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Jokowi menggarap potensi maritim dan kesejahteraan para nelayan.
Pembiayaan skala mikro tersebut berbentuk Badan Layanan Umum--Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (BLU-LPMUKP). Lembaga tersebut tersebar di berbagai daerah. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Pembentukan lembaga ini ditujukan untuk warga yang belum mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Jokowi menjelaskan, lembaga keuangan yang dibangun ini fungsinya memberikan peluang kepada nelayan untuk melakukan pinjaman sebagai modal. Bunganya pun cukup rendah hanya 3 persen pertahun, sebab pinjaman ini memang diperuntukan untuk modal nelayan. Â
Hingga Desember 2018, total penerima manfaat BLU-LPMUKP ini sudah mencapai 9.535 kelompok usaha. Sejak diluncurkan pada 2016 lalu, data terbaru KKP per Mei 2018 menyebutkan, pemerintah sudah mengucurkan pinjaman sebesar Rp 46,4 miliar kepada 3.024 kelompok usaha.
Dana pinjaman dengan bunga ringan yang bisa didapat dari lembaga ini rata-rata mencapai Rp 15,2 juta per orang.
