Bagaimana Prestasi Jokowi Perbaiki Kualitas Hidup Manusia Indonesia?

Perspektif mengenai pembangunan telah bergeser sejak awal dekade 1990-an. Bila terma pembangunan sebelumnya diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, sekarang konsep itu perlahan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pembangunan yang berpusat pada manusia.

Konsep ini menempatkan manusia sebagai jantung dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Sebagaimana pembukaan United National Development Programme (UNDP) dalam 'Human Development Report' tahun 1990 yang menyebutkan bahwa "manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya".

Pergeseran konsep tersebut berkonsekuensi pada cara pengukuran kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pembangunan klasik, komponen perdagangan, investasi, dan teknologi dianggap merupakan hal yang esensial. Sedangkan aspek manusia hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri.  

Sedangkan dengan adanya perubahan paradigma seperti di atas, maka upaya mengukur kemajuan pembangunan sekarang lebih fokus pada sisi kualitas kehidupan manusianya. Pembangunan manusia di sini berarti suatu perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Untuk mengukur itu, UNDP menciptakan sebuah instrumen yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia sudah mengadopsi IPM untuk mengukur capaian pembangunan sejak tahun 1996. Dan, dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan manusia di Indonesia terus membaik, lebih-lebih pada 4 tahun belakangan ini.

Perbaikan kualitas ini terekam dalam meningkatnya IPM dalam 4 tahun ini. Terbukti dari skor IPM Indonesia yang terus meningkat dari poin 68,90 di 2014 menjadi 70,81 pada 2017. Dengan angka seperti itu, maka Indonesia kini termasuk negara dengan status 'high human development countries' di dunia.

Angka pada IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM sendiri diukur oleh tiga dimensi, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM bisa diartikan dengan semakin membaiknya kualitas kehidupan manusia di suatu negara.

Nah, membaiknya kualitas kehidupan manusia di Indonesia itu tak terlepas dari berbagai usaha pemerintah untuk memperbaiki tiga dimensi dasar tersebut, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di bidang kesehatan, pemerintah memiliki fokus pada pembangunan manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan perlindungan sosial bagi warga tidak mampu melalui peningkatan penerima bantuan iuran JKN.

Seperti diketahui, Penerima Bantuan Iuran JKN terus naik dari 86,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018. Sementara jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga 1 Agustus 2018, total peserta mencapai 200,28 juta jiwa. Singkatnya, semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari sisi kesehatan.

Hal itu diikuti dengan penambahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dimana hingga Agustus 2018 telah mencapai 22.467 unit, dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) hingga mencapai 2.196 unit.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan bahwa sejak 2015 angka kematian ibu melahirkan menunjukkan tren menurun. Kemudian, berdasarkan data BPS angka stunting juga turun, mulai dari 37,2% pada 2013 turun menjadi 30,8% pada tahun 2017.

Dengan beragam kebijakan itu, angka harapan hidup manusia Indonesia terus meningkat hingga mencapai 71,06 tahun. Peningkatan derajat kesehatan ini mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, sehingga di masa depan kualitas manusia Indonesia semakin baik.

Kemudian, di bidang pendidikan pemerintah terus membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu, misalnya, dengan memberikan bantuan biaya pendidikan melalui program Indonesia Pintar, dimana jumlahnya meningkat sebanyak 5,4% menjadi 17,9 juta siswa pada tahun 2018.

Selain itu juga diikuti dengan pemberian beasiswa melalui program Bidik Misi hingga mencapai 0,4 juta jiwa dan beasiswa Adik Papua dan 3 T mencapai 4.000 siswa. Dan, beasiwa pendidikan lainnya seperti LPDP, BUDI, dan PMDSU.

Intervensi kebijakan pemerintah itu terbukti meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kenaikan dua komponen tersebut seiring dengan kenaikan angka partisipasi sekolah, untuk berbagai jenjang kelompok umur.

Kemudian, secara nasional, BPS mecatat bahwa di tahun 2017 rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia Rp 10,66 juta per tahun. Nilai tersebut meningkat Rp 244 ribu dibandingkan tahn 2016.

BPS  menjelaskan peningkatan pengeluaran merupakan indikasi adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Selama tujuh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia naik 1,76 persen per tahun.

Dengan adanya perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak sebagaimana yang dijabarkan di atas, kita bisa melihat hasil yang positif pada kualitas kehidupan manusia Indonesia.

Inilah yang terus digenjot oleh Presiden Jokowi dalam empat tahun ini, selain soal infrastruktur, tentunya. Keberhasilan ini terekam jelas dalam data dan bisa dibuktikan di lapangan fakta. Kita berharap kemajuan yang cukup baik ini perlu dilanjutkan dalam 5 tahun mendatang.