Transaksi melalui teknologi finansial atau fintech menyentuh Rp 252 triliun, yang sebagian besar berasal dari pembayaran digital. Sedangkan e-travel, yang diwakili bisnis mobilitas dan perjalanan, menyumbang Rp 105,798 triliun pada tahun ini.
Sedangkan pada tahun 2020 nanti, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai US$ 130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%. Sedangkan, McKinsey memprediksii, ekonomi digital diproyeksikan menyumbang 150 miliar dolar AS terhadap PDB Indonesia pada 2025 mendatang.
Selain itu, hadirnya ekonomi digital menciptakan jenis pekerjaan baru. Perkembangan teknologi pada e-commerce yang berkaitan permintaan pelayanan dapat memudahkan manusia berinteraksi dan bertransaksi dalam marketplace.
Melihat perkembangan yang positif seperti itu, pemerintahan Presiden Jokowi pun cepat tanggap dan mendukung setiap pelaku ekonomi digital. Presiden Joko Widodo mendorong pertumbuhan perusahaan " unicorn" di Indonesia.
"Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," ujar Jokowi dalam rapat terbatas pengembangan ekonomi digital di Istana Negara, Jakarta, dua tahun lalu.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up.
"Kita harus bisa membangun channel antara sistem platform logistik dunia, dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Saya minta pelaku bisnis pemula atau startup diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan," imbuh presiden.
Hal itu selaras dengan langkah kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menargetkan lima startup unicorn asal Indonesia di tahun depan. Apabila harapan tersebut terealisasi, maka Indonesia memiliki sembilan startup unicorn dan gross domestic product (GDP) Indonesia bisa mencapai 11 persen.
Menurut Rudiantara, pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong startup dalam mewujudkan ekonomi digital. Ia juga mengaku bila Kominfo bukan lagi berperan sebagai regulator tetapi juga akselerator untuk mendongkrak perkembangan ekonomi digital.
Sebagai dukungan peran fasilitator pengembangan ekonomi digital, Rudiantara mengaku terus membangun infrastruktur akses jaringan internet sebagai tulang punggung di daerah, serta memberikan sarana kepada operator yang ingin membangun menara BTS (base transceiver station). Infrastruktur ini adalah prasyarat dari realisasi pertumbuhan ekonomi digital di atas.
Sejak dua tahun lalu, Kemenkominfo telah menggagas Gerakan 1.000 Startup Digital. Gerakan tersebut diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Pada 2020, pemerintah menginginkan ada 1.000 pelaku startup yang ikut mendongkrak perekonomian nasional, selaras dengan Nawacita.
