Pilihan Pilkada Lanjut Saat Covid-19 Menyerang

Coronavirus Disease  2019 (Covid-19) adalah ancaman, bukan mainan politik, apalagi barang gorengan. Data dari www.covid19.co.id per 19 Maret 2020, coronavirus telah menyebar di 159 Negara. 

Data itu juga memperlihatkan 218,827 orang terkonfirmasi terjangkit Corona. Sedangkan data yang meninggal sekitar 84,121 orang dan pasien yang sembuh sekitar 8,811 orang. Untuk informasi di Indonesia, 309 orang positif Corona. Lalu, dari data tersebut, 15 orang sembuh dan 25 orang meninggal dunia.

Oleh karena itu, Pelaku politik tidak boleh memandang semua masalah dengan kaca mata politik. Apalagi, masalah Corona telah menjadi masalah dunia. 

Sehingga, upaya goreng-gorengan Corona tidak dibenarkan dalam kontestasi politik. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo telah menganjurkan #kerjadirumah. 

Tidak mungkin, ada bawahan yang menganggap enteng pernyataan presiden. Anjuran presiden harus dilaksanakan. Karena, mengikuti pimpinan adalah kewajiban bagi pengikut berserta anggotanya.

Oleh sebab itu, masalah pemilihan kepala daerah juga harus menjaga rakyat dari kemungkinan terjangkit virus Corona. Salah satunya, sesuai dengan anjuran pemerintah adalah #bekerjadirumah. Namun, apakah semua teknis pilkada bisa dilakukan dari rumah? 

Tentu saja tidak. Lalu, apakah solusi #bekerjadirumah bisa menghentikan sementara kegiatan penyelenggaraan pilkada? Bisa saja iya, bisa tidak. Seterunya, bagaimana cara mengubah teknis manual ke teknis digital? Ini juga menjadi pertanyaan penting yang sedang kita hadapi bersama.

Apabila kita melihat kegiatan penyelenggaraan pilkada. Maka, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan subtansi dan mengubah aturan perundang-undangan. 

Sebagai contoh, apakah verifikasi faktual tidak bisa dilakukan secara faktual juga? Petugas verifikator sebenarnya bisa melakukan pengecekan data riil di lapangan. Hanya saja, mereka tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi dengan ancaman nyata bernama Corona.

Untuk itu, ada teknis yang menjadi solusi untuk pilkada, sekaligus Corona. Bukankah petugas verifikator dukungan calon perseorangan bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan. 

Dua pekerjaan menyatu, verifikasi langsung dan cek kesehatan sekaligus. Dengan demikian, KPU dan Pemerintah Daerah memiliki data sementara kondisi kesehatan rakyat.