Hak Asasi Pemenuhan Kesehatan Semesta

Selamat datang tahun 2018. Selamat awal kerja. Dengan semangat juang dan moto 'ayo kerja'. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 'Public Expose Awal Tahun 2018'.

Banyak yang bakal bertanya, ada-ada saja kerjaan BPJS Kesehatan. Hari perdana kerja malah buat acara? Tapi itu hanyalah komentar para pesimisme.

Bagi penganut optimesme, acara BPJS Kesehatan adalah bukti pengejewantahan program pemerintah yang progresif. Bukan hanya memapakarkan kaledioskop 2017. BPJS Kesehatan juga menggambarkan proyeksi kedepan. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris percaya bahwa pelayanan kesehatan akan semakin meningkat di tahun 2018. "Kami percaya semua mendukung program BPJS Kesehatan" kata dia di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa, 2 Januari 2018. 

Dalam program mengentasan angka rakyat yang masuk Rumah Sakit. BPJS Kesehatan memang merasa bantuan publik sangat kuat. Kuat mengevaluasi dan membumi. Kira-kira begitu harapan Dirut BPJS Kesehatan. 

Agar tidak kaku, Dirut BPJS Kesehatan juga pandai mencairkan suasana. Sambil bercanda, Fachmi mengungkapkan bahwa tahun ini harus hati-hati dalam berkomentar. "Sekarang tahun politik," kata Dirut ini.

Jadi, kesiapan pemerintah dan rakyat menjadi penting menghadapi kemungkinan dampak dari tahun politik. 

Dokumen pribadi

Kesehatan rakyat selama tahun politik memang menjadi tantangan tersendiri. Program JKN-KIS adalah salah satu jalan keluar untuk mengurangi angka penduduk yang sakit akibat stres.

Ya, opini sakit yang berkait dengan politik baru sebatas asumsi. Namun, kita percaya, kritik kepada BPJS Kesehatan mampu menguatkan semangat "kerja, kerja, kerja" sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo. 

Menurut catatan BPJS Kesehatan, implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 187.982.949 peserta. Data ini per tanggal 31 Desember 2017.

"Kami berusaha mencari data valid akhir tahun pas pukul 00.00 di 1 Januari 2018," kata Fachmi Idris. 

Hal ini merupakan kerja keras BPJS Kesehatan selama empat tahun. Kinerja ini memastikan 72.9 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia menggunakan JKN-KIS.

Untuk itu, Fachmi Idris bahwa mimpi jaminan kesehatan semesta bisa menjadi nyata. "Kami yakin Jaminan Kesehatan Semesta sudah di depan mata," ungkapnya kepada peserta public expos.

Laporan Awal Tahun BPJS Kesehatan. (Foto: Andrian Habibi)

Menarik mengungkap kalimat 'Jaminan Kesehatan Semesta'. Dalam pandangan pemenuhan hak asasi akan kehidupan (termasuk kesehatan).

Pemerintah wajib berupaya memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Kajian Ham, menempatkan kesehatan atau nama lainnya memberikan jaminan berobat untuk sembuh adalah keharusan.

Namun, Ham membutuhkan kesadaran dari semua pihak, pemerintah dan rakyat. Sehingga, JKN-KIS masih terus mengembangkan diri untuk lebih menapaki tahapan untuk sehat total bagi seluruh tumpah darah Indonesia.