Tahun 2022 baru saja menyapa, banyak sekali hal yang terjadi di Indonesia. Serangkaian bencana dan krisis ekonomi mengiringi jalan Indonesia di tahun 2021 kemarin, terlebih lagi masih adanya pandemi yang sampai saat ini masih belum berakhir.
Dengan adanya serangkaian masalah yang cukup kompleks tersebut jelas berdampak pada ekonomi masyarakat luas dan kerusakan rumah dan berbagai fasilitas yang ada.
Oleh karena itu, sebagai upaya pemerataan pembangunan, pemerintah pun mengalokasikan anggaran senilai 5,1 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2022 ini.
Iwan Suprijanto selaku Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR mengatakan bahwa program ini dilakukan khusus untuk masyarakat yang memang tempat tinggalnya dinilai tidak layak huni dan kurang mampu.
Sejumlah program pembangunan digalakkan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya, serta bantuan sarana dan prasarana lain, bisa juga sembako atau kebutuhan pangan.
“Kementerian PUPR akan semakin sigap menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan perumahan ke depan," ujar Iwan Suprijanto.
"Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Ditjen Perumahan memiliki target 70 persen rumah tangga yang menghuni rumah layak atau sebanyak 11 juta rumah tangga," imbuhnya.
Rencana pembangunan rumah ini selaras dengan program Sejuta Rumah yang digagas pemerintah. Disini Iwan juga mengatakan bahwa setiap pembangunan akan diupayakan memperhatikan estetika dan kualitasnya supaya nyaman ketika dihuni.
Adapun target pembangunan dari pemerintah mengenai program ini tahun 2022 yaitu rumah khusus sebanyak 2.300 unit, rumah susun sebanyak 12.787 unit, rumah swadaya sebanyak 118.960 unit, serta Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sebanyak 55.000 unit.
Tentu bila dilihat, program ini sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Kendati demikian, belajar dari tahun-tahun yang lalu mengenai program ini banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya, atau kadang kurang merata dan tepat sasaran.
Kadangkala ada saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan program ini untuk meraup keuntungan pribadi diatas penderitaan orang lain dengan melakukan penipuan dengan embel-embel diskon besar-besaran dan tanpa banyar uang muka.
Memang hal ini sepenuhnya tidak bisa disalahkan, sebab Indonesia sendiri merupakan negara dengan perekonomian masyarakat yang masih berkembang, terlebih keadaan geografi Indonesia berbeda-beda, dimana kadang ada daerah tertentu yang sulit diakses oleh transportasi.
Kontribusi masyarakat disini sangat berperan penting agar pembangunan tempat tinggal ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.Â
Tidak akan ada lagi rumah tidak layak huni, pemulung tinggal di bawah kolong, maupun pemukiman kumuh disekitar bantaran sungai dan rel kereta api.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H