Fondasi di Singapura dalam Menerapkan Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah tindak terhadap suatu masalah publik sehingga diperlukan kebijakan yang disusun sedemikian rupa untuk mengatasi masalah publik tersebut. 

Earley dan Ang (2003) menyebutkan Filosofi pemerintah Singapura dan pendekatannya terhadap Perumusan  kebijakan publik dibentuk oleh keadaan dan imperatif yang diciptakan oleh kemerdekaannya yang mendadak. 

Pada tahun 1965, prospeknya untuk bertahan hidup bagi negara bangsa yang sangat kecil ini suram: ada sedikit tanah dan tidak memiliki sumber daya alam; itu diapit, khususnya, oleh dua  tetangga besar yang memandang bangsa mungil ini dengan penuh curiga dan permusuhan. Populasinya, perpaduan antara imigran Cina, Melayu dan India selamat dari masa konflik rasial  dan religius yang kacau, dengan sedikit rasa kebangsaan. 

Satu-satunya keunggulan Singapura adalah strategi lokasi para pemimpin politiknya menyimpulkan bahwa untuk bertahan hidup, menjadi lebih tangguh, lebih disiplin, lebih teratur dan bergerak lebih cepat dibanding negara lain. Para pemimpin politik mengerti bahwa ini berarti bahwa kualitas pemerintah, bagaimana hal itu diatur, bagamana negara dijalankan, nilai dan fokus pemerintahan selaras dengan kelangsungan ekonomi dan pertumbuhan. 

Kurangnya sumber daya alamnya memusatkan perhatian pikiran kepemimpinan pada orang-orangnya sebagai satu-satunya sumber  daya strategis untuk negara ini, dan kebutuhan untuk mengumpulkan sumber keuangan dari pertumbuhan ekonomi untuk membangun penyangga untuk bertahan hidup selama tahun ramping. 

Kelemahan yang dirasakan dari posisi Singapura mempengaruhi maksud dan tujuan  kepemimpinan, dan adopsi beberapa imperatif untuk pemerintahan yang baik:  kelangsungan hidup ekonomi, stabilitas domestik, relevansi global, kehati-hatian finansial dan masyarakat pengembangan.

Tiga kepercayaan utama mendorong pembuatan kebijakan sektor publik di Singapura. Pertama adalah keyakinan bahwa ekonomi yang kuat sangat mendasar bagi viabilitas semua  kebijakan lainnya, dan terus berlanjut pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas nomor satu. 

Kedua, kepercayaan bahwa negara adalah pusat perhatian stabilitas jangka panjang Singapura. Ketiga,  keyakinan bahwa pembuat kebijakan harus berorientasi pada masa depan agar efektif.

Orientasi masa depan yang kuat adalah sebuah respon terhadap perasaan tentang Singapura  yang merupakan negara kecil, kekurangan sumber daya alam, dan populasi kecilnya.

Budaya kelembagaan Singapura didasarkan pada lima nilai inti:

kejujuran dan integritas,