Dampak Desentralisasi Pendidikan di Beberapa Negara

Dalam pembahasan desentralisasi di negara Asia Timur lebih fokus terhadap negara China, Filipina, dan Indonesia karena sudah memiliki pengalaman yang panjang mengenai system desentralisasi. King (2005) menjelaskan dengan desentralisasi memberikan pertanyaan mengenai dampak desentralisasi terhadap pembiayaan/pendanaan Pendidikan apakah merata? 

Dengan Desentralisasi menjadikan ketidaksamaan dalam pemberian dana dari pusat ke daerah, apakah berdasarkan kaya miskin suatu daerah, apakah  daerah yang miskin akan mendapatkan dana yang lebih besar? Di daerah diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya, tapi pada kenyataannya daerah tidak mengelola pajak yang berada di daerah sehingga masih miskin dan mendapatkan bantuan dana.

Berikut penjelasan mengenai dampak desentralisasi yang berada di negara China, Philipina dan Indonesia, yang berdasarkan dari tingkat pembiayaan Pendidikan dan tingkat Pendidikan dan tingkat literasi.

1) Tingkat Pembiayaan Pendidikan

a. Negara China

Pemerintah China belum memiliki mekanisme penganggaran dalam memberikan pendanaan pendidikan ke daerah secara merata. Dengan desentralisasi pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memungut pajak daerah, sehingga pemerintah pusat mengurangi subsidi Pendidikan ke daerah. Pemerintah Pusat mengurangi subsidi ke sekolah-sekolah, sehingga sekolah lokal berinisiatif utuk mencari alternative pendanaan sekolah melalui pajak, sumbangan masyarakat dan sponsor dari sektor swasta. 

Pelarangan pembungutan biaya sekolah, biaya di sekolah umum dikumpulkan dalam bentuk "biaya konstruksi bersama" atau sebagai sumbangan sukarela. Pemerintah daerah mendapatkan dana dari pendapatan yang dikumpulkan dari sekolah, dan pendapatan tersebut disetorkan ke pemerintah daerah untuk membantu sekolah lain. Sehingga memberikan dampak sekolah di daerah yang berada di lingkungan kaya akan mendapatkan dana yang lebih besar dibandingkan sekolah yang berada di daerah yang miskin. 

Pemerintah memberikan subsidi keuangan untuk daerah miskin, subsidi kecil dan instrumen ad hoc dan tidak secara rutin dalam pembiayaan operasional sekolah. Pada kenyataannya desentralisasi Pendidikan di China berdampak seperti guru tidak terbayar tepat waktu, banyak sekolah dalamlam kondisi fisik yang buruk , program wajib belajar yang tertunda.

Kesenjangan antarprovinsi dalam pengeluaran per-siswa juga telah melebar. Provinsi dengan pengeluaran belanjanya tertinggi untuk pendidikan dasar dan lebih rendah dari provinsi terendah-pengeluarannya, dan table berikut merupakan tabel yang menunjukkan kesenjangan pengeluaran belanja untuk Pendidikan:

b. Negara Philipina 

Philipina sebagian dari total belanja pemerintah daerah, belanja Pendidikan meningkat dari 3,8 persen pada 1990-1991 menjadi 7,8 persen pada tahun 1998 - 2000, dengan Special Education Fund (SEF) memicu bagian berkembang dari belanja local ini, naik pada tahun 1991 menjadi 2,5 % pada tahun 1997 dan 2,2 % pada tahun 1999.