Maka di masa-masa inilah (pemilu) serentak kita mendapat kesempatan untuk membersihkan kembali citra politik. Mengembalikan politik pada kedudukannya yang mulia. Agar setiap warga negara berpartisipasi untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune) itu tadi.
Masih adanya sikap alergi politik bisa dimengerti. Lantaran minimnya teladan baik dari para politisi itu sendiri. Gejala alergi politik ini mesti diakui sudah cukup akut (parah) dan kronis (menahun).
Selain itu, buta politik juga diikuti dengan buta konstelasi politik, luput dalam mencermati konteks dan proses politik. Sejarah kontemporer dalam memahami konteks politik yang terjadi menjadi penting.
Karena jika tidak, dengan mudah kita menuduh dengan semena-mena perilakunya tidak etis. Padahal, realitas politik yang dipahami barulah sepotong dan itupun pekat diwarnai banyak kepentingan jangka pendek.
Singkat cerita, jangan sampai alergi politik terus menerus. Karena setelah alergi politik muncul apatisme. Sikap pasrah, emang gue pikirin? situasi jadi tambah parah dengan munculnya gejala oportunisme politik.
Asal ada duit gue pilih. Politik uang merebak, membuat kepercayaan pada politik tambah terpuruk. Para mantan napi korupsi berkeliaran, kembali memanfaatkan peluang untuk menduduki jabatan publik. Partai politik pun jadi oportunis dengan merekrut para mantan napi korupsi. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang.
Mendistibusikan kesejahteraan sosial itu kerja para politisi yang bertansformasi jadi negarawan. Koruptor adalah mereka yang mencuri kesejahteraan sosial itu.
Janganlah berfikir bahwa banjir dan jalan yang rusak cuma fenomena aksidentalia, tanpa latar belakang yang lebih substantif di kebijakan-kebijakan politik pemerintah sebelum katastropi terjadi.
Ingat pesan Bertolt Brecht: Celikkan Mata! Jangan jadi tuna-netra politik.
Jakarta, Selasa 13 Februari 2024
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
