Etika Politik dalam Praktik Politik PSI, Kenapa Prabowo-Gibran?
Oleh: Andre Vincent Wenas
Dinamika politik memang tidak se-simple yang dibayangkan. Kita agak sederhanakan perjalanannya mulai tahun lalu. Oktober 2022, PSI mengumumkan hasil Rembuk Rakyat (polling digital) lewat laman PSI.
Polling awalnya dibuka oleh Giring Ganesha bulan Februari 2022, dan pengumuman hasilnya akhirnya oleh Grace Natalie di Oktober 2022. Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi memakan waktu sekitar 9 bulan di tahun 2022. Singkatnya, Ganjar-Yenny akhirnya dikampanyekan oleh PSI lebih awal.
Tapi fenomena itu tidak berdiri sendiri. Itu adalah semacam reaksi terhadap kegiatan politik elit PDIP yang pada waktu itu ingin mencapreskan Puan Maharani. Kita ingat waktu itu ada ribuan baliho Puan di seluruh Indonesia yang diinstruksikan oleh mesin partai PDIP agar memasangnya secara massif di seluruh pelosok negeri.
Tidak ada yang ribut, tidak jadi gaduh karena memang juga tidak mendapat respon (yang positif) dari publik. Waktu itu tampaknya lebih menarik baliho Ganjar-Yenny besutan PSI. Media cukup ramai meliput. Pendek kata pamor baliho Puan pupus dihadapan baliho kampanye PSI Ganjar-Yenny.
Elit PDIP tentu saja "marah" dengan "kenakalan" PSI yang katanya "tanpa etika" telah mencapreskan kadernya. Perdebatan publik cukup ramai. Posisi PSI cukup jelas, hanya mengumumkan hasil jajak pendapat on-line yang dikasih judul Rembuk Rakyat Mencari Penerus Jokowi. Begitu pendapat publik, begitu pula yang diumumkan oleh PSI. Tapi anehnya PSI dituduh telah membajak kader parpol lain.
Sebetulnya apa yang dilakukan PSI kira-kira sama dengan banyak lembaga riset yang mengumumkan hasil polling-nya tiap bulan akhir-akhir ini (2023). Jadi apanya yang tidak etis? Nampaknya sekarang kita mengerti sekarang bahwa itu semua hanya tuduhan membabi-buta PDIP lantaran tidak sejalan dengan rencana semula untuk mencapreskan Puan Maharani. PSI dianggap menggangu rencana beberapa elit PDIP untuk mencapreskan Puan.
Hubungan PDIP dengan PSI walau secara de-jure diakui oleh kedua belah bepihak selalu "berkomunikasi" tapi de-facto pada kenyataannya tidak baik-baik saja. Sampai ke masa persiapan pemilu yang disebut dengan fase verifikasi faktual oleh KPU pada semester pertama 2023. Kalau ada daerah yang tidak memenuhi persyaratan maka KPU akan mendiskualifikasi parpol tersebut. PSI mengalami masalah itu. Hampir saja didiskualifikasi, tidak bakal bisa ikut dalam pemilu 2024.
Tidak perlu diceritakan panjang lebar bagaimana perjuangannya sampai akhirnya PSI bisa lolos babak verifikasi faktual itu, bagaimana upaya-upaya penggagalan PSI oleh jaringan parpol tertentu itu. Tapi sekarang tanpa rasa malu parpol itu malah bilang "Jangan sampai ada kecurangan dalam pemilu". Yah sudah, senyumin dan jogetin saja kata Bro n Sis di PSI. Ini persis seperti ungkapan: Maling teriak maling.
