Mohon tunggu...
Andre VincentWenas
Andre VincentWenas Mohon Tunggu... Politisi - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta

Merilis kajian di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Semua Partai Bungkam Soal Kasus Korupsi BTS, Kenapa?

24 Juli 2023   08:51 Diperbarui: 24 Juli 2023   08:51 2490
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: IDN Times

Semua Partai Bungkam Soal Kasus Korupsi BTS, Kenapa? 

Oleh: Andre Vincent Wenas 

"Jadi khan ada yang disebut gerakan 'Bersih-bersih DPR', sebetulnya ketika orang mengatakan alah PSI khan partai kecil, belum berada dalam kekuasaan, tidak ada di legislatif, kata siapa, DPRD DKI itu besar lho budgetnya. Dan ketika ada orang yang berbicara tentang budget lalu kemudian mengungkap sesuatu yang tidak wajar, yang bisa diduga korupsi, maka itu adalah sikap yang diharapkan dari seorang wakil rakyat, yang dilakukan oleh William Sarana contohnya ya. Jadi partai kecil yang bersih ini, menurut saya, jauh lebih baik ketimbang kolam besar yang butek dan banyak piranha-nya," ujar Irma Hutabarat dalam percakapan kritisnya di forum AFU (Akbar Faizal Uncensored). 

Konteksnya, Irma sedang mengritisi parlemen (DPR) kita. Kenapa sampai sekarang masih bungkam soal korupsi BTS di Kemenkominfo? 

BTS (base transceiver station) adalah salah satu PSN (proyek strategis nasional) untuk meratakan sebaran informasi dan akses komunikasi sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Di era digital, hal ini sudah jadi "kebutuhan dasar" untuk pendidikan maupun perniagaan, bahkan untuk UMKM sekalipun. 

Kita penasaran, kenapa semua partai kok bungkam soal kasus korupsi BTS ini, kenapa? 

Partai apa saja yang sekarang (periode 2019-2024) duduk di gedung DPR? Kita cari tahu.

Ada 9 (sembilan) parpol, apa saja? PDIP (128 kursi), Golkar (85), Gerindra (78), Nasdem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44) dan PPP (19). Total 575 kursi. 

Parpol yang tersangkut (atau diduga kuat terlibat) dalam kasus korupsi BTS ini dan sudah disebut-sebut oleh banyak media, mereka adalah: Nasdem (via Johny Plate, menkominfo yang juga sekjen), Golkar (via Dito Ario, menpora), PDIP (via Happy Hapsoro, pemilik PT Basis Utama Prima, suami Puan Maharani). 

Sementara ini Gerindra masih terus menepis keterlibatannya. Sufmi Dasco Ahmad sibuk konpers membantah keterlibatan partainya. Nyamuk pers masih memburu terus. 

Jadi yang sudah disebut-sebut terlibat kasus korupsi BTS ini ada 4 parpol besar (Nasdem, Golkar, PDIP dan Gerindra). Lho, itu khan empat besar parpol di parlemen (DPR) ??? Iya, PDIP (128 kursi), Golkar (85), Gerindra (78) dan Nasdem (59), total sudah 350 kursi DPR atau 61% anggota.

Semua 350 orang ini bungkam, tanpa kecuali. Tapi bagaimana dengan PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP ??? Total sisanya ada 225 kursi, atau 39% anggota. Kok mereka juga pada bungkam semua? 

Sampai sekarang tidak ada pemanggilan untuk RDP (rapat dengar pendapat) membahas kasus korupsi BTS ini. Tidak ada anggota DPR yang "tertarik" mengungkap mega korupsi Rp 8,3 trilun ini, mengapa? Apakah  sungkan, atau malah takut terbongkar keterlibatannya? 

Ada yang bisa bantu jawab? 

Kalau begini terus, benarlah apa yang dikatakan Irma Hutabarat tadi, "Jadi partai kecil yang bersih ini, menurut saya, jauh lebih baik ketimbang kolam besar yang butek dan banyak piranha-nya." 

Kita jadi harus "Bersih-bersih DPR". 

Dalam konteks pemilihan presiden (pilpres) boleh saja pilih kandidat yang disukai, siapa pun dia. Tapi untuk pemilihan legislatif (pileg) tentu kita tidak mau lagi parlemen yang dipenuhi piranha.

Jakarta, Senin, 24 Juli 2023 

Andre Vincent Wenas,MM,MBA. Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun