Katanya Kalau PSI Menang BPJS Bakalan Gratis, Mungkinkah?

Katanya Kalau PSI Menang BPJS Bakalan Gratis, Mungkinkah? 

Oleh: Andre Vincent Wenas 

Cuiih... cuiih... begitu kata Rere (seorang selebgram) di akun medsosnya. Viral kemana-mana. Mungkin Rere mewakili masyarakat yang sudah muak dengan janji-janji yang diumbar banyak parpol menjelang pemilu. Bisa dimengerti. PHP kata anak muda jaman sekarang, Pemberi Harapan Palsu. 

Ini soal tema kampanye yang diusung PSI (Partai Solidaritas Indonesia), dikatakan bahwa kalau "PSI Menang BPJS Gratis". Tema kampanye yang membetot perhatian publik secara luas. Banyak yang setuju, diimbangi dengan mereka yang ragu. Dan tak sedikit pula yang malah nyinyir dengan kampanye model begini. 

Mereka yang nyinyir bilang bahwa kampanye model begini cuma ikut-ikutan cara PKS saat mereka mengusung kampanye "Hapus Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup" di tahun 2018 lalu.

Herannya, serangan terhadap kampanye PSI ini ditanggapi oleh Grace Natalie (Wakil Ketua Dewan Pembina PSI) dan Giring Ganesha (Ketua Umum DPP PSI) dengan rileks saja. Bahkan mereka berdua malah bikin video singkat yang merespon secara positif segala cacian dan nyinyiran itu. 

Kepada mereka yang meragukan hitungan (proposal) PSI, kira-kira jawabannya begini, 

Dari data historis klaim operasional BPJS Kesehatan tahun 2022 adalah sekitar Rp 130 triliun. APBN dan APBD sudah menggelontorkan 62,5 triliun pada tahun yang sama untuk iuran peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Jadi, kita tinggal mencari sisanya. 

Dana yang dibutuhkan untuk menanggung semua warga negara, berdasarkan total data klaim BPJS tahun 2022 adalah Rp 130 triliun itu tadi. Katakanlah ada kenaikan sekitar 5 persen, jadi angkanya katakanlah Rp 137 triliun di tahun 2023 atau 2024 nanti.

Apakah dana itu ada? Jelas ada kalau hitungannya begitu. Lha untuk subsidi BBM saja kita menghabiskan sekitar Rp 500 triliun kok. Jauh lebih banyak duit yang dibakar jadi polusi lho. Sedangkan BPJS Kesehatan ini adalah untuk menjamin tersedianya akses layanan kesehatan kepada semua warga negara (tanpa kecuali).

Sementara ini PSI mengusulkan dananya diambil dari transaksi, yaitu PPN/PPnBM. Kalau kita menggunakan data 2022, realisasi PPN/PPnBM adalah 680 triliun Rupiah. Kalau saja satu dari sebelas persen PPN dialokasikan langsung kepada BPJS, kita sudah mendapat Rp 61 triliun, dan pendapatan negara dari sektor pajak ini bakalan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sekali lagi, mendapat layanan kesehatan itu adalah HAK setiap warga negara. Ini berangkat dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) & Pasal 34 ayat (2) yakni tentang kewajiban negara memenuhi hak WNI untuk mengakses layanan kesehatan tanpa terkecuali. Beda dengan "Pajak Sepeda Motor" yang merupakan kewajiban warga negara membayar pajak terhadap alat transportasi yang dipakainya. 

Jadi perjuangan PSI yang dituangkan dalam tema kampanyenya itu adalah memperjuangkan HAK konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini hal yang sangat mendasar sekali. Memperjuangkan HAK setiap warga negara, berlaku untuk semua tanpa kecuali. 

Sekarang soal keluhan layanan BPJS (Kesehatan) yang dirasa sangat diskriminatif, memble, menyebalkan deh pokoknya. 

Begini,

Kabarnya 60 sampai 70 persen kesibukan petugas BPJS adalah di aspek kepesertaan (rekrutmen peserta, dll), sedangkan yang 40 sampai 30 persennya barulah di aspek layanan. Dengan program BPJS Gratis ini kesibukan di aspek kepesertaan jadi hilang, semua warga negara otomatis jadi anggota. Tidak lagi pusing soal administrasi iuran, siapa yang belum melunasi iuran dan siapa yang mendadak miskin dan mau pindah ke segmen PBI, dan seterusnya, dan sebagainya. 

Sisi lain yang perlu diperjuangkan juga nantinya adalah imbal jasa bagi dokter atau penyedia jasa kesehatan. Apa yang layak dan semestinya mereka peroleh juga tak boleh diabaikan, harus diperjuangkan juga. 

Belum lagi kita bicara soal pemberantasan korupsi.

Seiring dan terkait dengan itu, PSI nampaknya parpol kesepian yang memperjuangkan RUU Perampasan Aset para Koruptor, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang demi mencegah 'money politic'. Parpol lain, entah mengapa, tak punya selera untuk memperjuangkan ini. RUU ini mangkrak di parlemen hampir dua dekade.

Kalau perjuangan ini berhasil digolkan, niscaya kebocoran anggaran disana-sini bisa ditutup, atau setidaknya jauh berkurang. Dan duitnya bisa dipakai untuk layanan kesehatan masyarakat banyak.

Ya, semua WNI (Warga Negara Indonesia) berhak mendapat akses layanan kesehatan mendasar di Republik Indonesia, tanpa kecuali. Dan karena rakyat berhak layanan kesehatan maka negara wajib menyediakan layanan itu. Dan memang HAK itulah yang sedang diperjuangkan PSI lewat kampanyenya "PSI Menang BPJS Gratis". 

Nah, kalau begitu, dari cuiih.. cuiih... tadi bisa dong berubah menjadi cihuuy... cihuuy... 

Jakarta, Senin, 17 Juli 2023 

Andre Vincent Wenas,MM,MBA. Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H