Duit dari Hilirisasi Nikel Deras Mengalir Masuk, tapi dari Korupsi BTS Malah Menguap Percuma!

Para penyelenggara negara itu kebanyakan dikendalikan oleh partai politik, bahkan ada yang tegas-tegas melabel mereka sebagai petugas partai. Petugas yang wajib taat titah penguasa partai.

Setelah korupsi dana bansos disaat kita sedang mengalami pandemi Covid-19 oleh Juliari Batubara, lalu benih lobster oleh Edhy Prabowo, sampai korupsi BTS oleh Johny Plate. Kasus ini ternyata mengindikasikan konspirasi multi partai juga. 

Baru saja Dito Ariotedjo  yang baru menjabat Menpora dimintai keterangan soal aliran dana Rp 27 miliar, jadilah ia pelanggan gedung bundar kejaksaan. Sementara itu, kabarnya ada nama-nama lain yang kabarnya sekarang malah hilang dari daftar. Aneh. 

Kasus (dugaan) korupsi BTS ini dari nilai proyek sekitar Rp 10 triliun, lalu dibancaki sekitar Rp 8,3 triliun. 

Delapan puluh persen lebih dari nilai proyek habis dibancaki, keterlaluan!!! Ini sudah nggak pakai malu, tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan merampoknya. Minta ampun deh, delapan puluh persen lebih dibancaki ramai-ramai!!! 

Oh ya, sekedar mengingatkan, satu triliun itu nilainya sama dengan seribu miliar, dan satu miliar itu sama dengan seribu juta.

Proses hukum mesti terus berjalan, buka seterang-terangnya. Kekurangajaran para pencoleng ini sudah keterlaluan. 

Akhirnya, kalau dipikir-pikir, betul kata rekan Akbar Faizal yang bilang: 

"Kesalahan terbesar kita sebagai RAKYAT adalah memilih partai dan politisinya yang penuh dengan perilaku korup, lalu membiarkan dan memaklumi seluruh perilaku mereka pada setiap Pemilu. Seharusnya CABUT kepercayaan yang pernah kita berikan kepada mereka lalu serahkan kepada pihak yang baru. Harapan harus selalu kita tumbuhkan dalam bernegara. Sebab, tanggungjawab terbesar kita hari ini adalah mewariskan INDONESIA  yang kuat, adil dan layak kepada anak-anak yang bahkan belum kita lahirkan." 

Bagaimana? 

Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023