Sedangkan yang untuk program prioritas atau utamanya cuma sekedarnya saja, hanya 20% dari anggaran. Itu tadi gambaran besarnya.
Ambil contoh deh, biar diskusinya mendarat.Â
Di suatu daerah (gak perlu disebut nama daerahnya, nanti baperan lagi) per tahun misalnya yang untuk pencegahan Stunting, dianggarkan Rp 10 miliar, coba dicek, dilihat betul untuk apa saja sih yang Rp 10 miliar itu.
Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, kata Pak Jokowi, buat perjalanan dinas dianggarkan Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla... Rp 2 miliar. Sudah Rp 8 miliar tuh.Â
Sedangkan yang untuk benar-benar beli telur itu gak ada Rp 2 miliar. Kalau begini terus, lha ya kapan stunting-nya akan selesai? Habis duitnya buat wira-wiri kesana-kemari. Betul-betul unfaedah.
Contoh lain, untuk pengembangan UMKM yang dianggarkan Rp 2,5 miliar, lalu Rp 1,9 miliarnya habis untuk honor dan perjalanan dinas. Belum lagi buat honor konsultan, yang nota bene kerabatnya sendiri. Sedangkan untuk UMKM-nya? Yah, nanti diundang deh buat foto-foto saat konperensi pers, duh!Â
Ini fenomena umum penganggaran kita. Menyedihkan memang.Â
Korupsi yang kasar, model Korupsi BTS Kemenkominfo atau Korupsi Bansos di Kemensos dan Korupsi Benih Lobster KemenKKP, atau korupsi sejak dianggarkan (perencanaan) program adalah sama-sama korupsinya. Artinya sama-sama korupsi yang merupakan  'extra-ordinary crime' (kejahatan luar biasa). Duit rakyat yang mestinya dipakai untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.Â
Manusia tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka buka lebar-lebar pintu kritik dan saran. Hukum harus tegak, tak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Mau partai besar atau partai kemarin sore, sama saja.
Kepala daerah maupun kementerian faktanya memang dikuasai oleh partai politik, lewat kader-kadernya tentu saja. Maka peran partai politik begitu penting dalam hal menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.Â
Maka habitat dimana partai politik itu hidup harus kondusif, artinya yang terbuka untuk masukan, juga untuk kritik. Sekeras apa pun kritik itu. Tidak baperan kayak anak TK, kata Gus Dur.
