Parlemen dan Pelacur: Kasus DPRD Kabupaten Probolinggo yang Mengadukan Pengritiknya

Parlemen dan Pelacur: Kasus DPRD Kabupaten Probolinggo yang Mengadukan Pengritiknya 

Oleh: Andre Vincent Wenas 

Parlemen di Kabupaten Probolinggo resmi mengadukan ke polisi seorang ASN bernama Mustadi alias Didik yang dianggapnya telah menghina lantaran menyamakannya mereka dengan pelacur. Parlemen Kabupaten Proobolinggo berjumlah 50 orang, dan semuanya sepakat melaporkan seorang ASN itu. Ya, 50 lawan 1.  

Apa soalnya?

Rupanya ASN (sekretaris desa) ini merasa kesal karena untuk mendapatkan pupuk di daerahnya mesti menebusnya dengan harga yang sangat mahal, dan bukan hanya itu, sudah mahal dan langka pula. Sedangkan anggota parlemen mereka hanya tampak sibuk dengan kunjungan kerja dan rapat-rapat yang sama sekali tidak memberi solusi apa-apa bagi para petani. 

Kita masih ingat tahun lalu (2022) Bupati Kabupaten Probolinggo waktu itu Puput Tantriana bersama suaminya Hasan Aminuddin yang mantan Bupati sebelumnya ditangkap KPK lantaran kasus jual beli jabatan kepala desa. Keduanya kader Partai Nasdem. Sekarang Wabupnya Timbul Prihanjoko dari PDIP jadi pelaksana tugas bupati.

Lalu baru-baru ini dalam suatu rapat yang dihadiri sekitar 700an orang di kantor Bupati berkaitan dengan musim tanam tembakau terjadilah insiden itu. Video protes sekdes Mustadi alias Didik itu pun viral. 

Tapi yang mengherankan adalah anggota DPRD yang 50 orang itu bukannya mencari akar masalah penyebab langka dan mahalnya pupuk di wilayah mereka yang telah membuat Didik naik pitam ini, tapi malah melaporkannya ke polisi. Alasannya, Didik telah menghina mereka. 

Padahal Didik hanya menyampaikan suatu perbandingan, dalam orasinya dikatakan begini, "Lebih mulia pelacur yang ada di Klerkeran (lokasi prostitusi). Karena kalau pelacur itu, mau menjual diri untuk anak dan keluarganya. Sedangkan anggota dewan cuma kunjungan saja, yang dipikirkan dirinya." 

Pernyataan ini memang keras, sekeras amarah rakyat yang sudah diubun-ubun. Tidak perlu dan sama sekali tidak pantas jika parlemen Probolinggo sampai melaporkannya ke polisi. Justru seharusnya mereka segera mencari tahu mengapa kelangkaan dan kemahalan itu sampai terjadi, lalu apa usulan solusinya.

Ketidaksangupan parlemen Probolinggo untuk menerima kritik semacam itu justru menandakan tak adanya empati pada persoalan nyata yang dihadapi rakyatnya. Apakah selama ini hanya memikirkan diri sendiri selama kunjungan-kunjungannya kesana dan kemari?

Ayolah anggota dewan yang terhormat, respon kritikan rakyatmu sendiri secara dewasa dan tidak baperan. Fokus pada persoalan pupuknya, bukan yang lain dan akhirnya malah lari dari inti soalnya.

Jakarta, Minggu, 28 Mei 2023

Andre Vincent Wenas,MM,MBA. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.