Opini: Subsidi BBM Apakah Menguntungkan atau Merugikan?

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan di media massa fokus pada rencana pemerintah untuk mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Isu terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menjadi topik hangat di media massa, di mana sebagian besar membahas polemik mengenai apakah kebijakan ini akan benar-benar diterapkan atau tidak. Banyak media menyoroti kelemahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam menerapkan pembatasan ini, terutama terkait opsi untuk mengharuskan kendaraan bermotor beralih menggunakan bahan bakar gas atau pertamax. 

Di satu sisi, subsidi BBM dianggap menguntungkan karena menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sehingga meringankan beban biaya hidup dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun, di sisi lain, subsidi ini sering kali lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu yang memiliki kendaraan pribadi, sementara beban besar pada anggaran negara terus meningkat. Selain itu, subsidi BBM memperlambat transisi energi menuju sumber daya yang lebih ramah lingkungan, menjadikannya kebijakan yang perlu dievaluasi untuk keberlanjutan jangka panjang. 

Bayangkan sebuah keluarga berpenghasilan rendah yang mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Setiap harinya, mereka harus menggunakan BBM bersubsidi untuk pergi bekerja, mengantar anak sekolah, dan menjalankan berbagai aktivitas harian. Tanpa subsidi BBM, biaya transportasi mereka akan meningkat signifikan, memotong anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan. Di sisi lain, sebuah perusahaan besar yang mengoperasikan armada kendaraan pribadi juga menikmati harga BBM bersubsidi yang sama, meskipun mereka memiliki daya beli yang jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kebijakan subsidi BBM, meski bertujuan membantu masyarakat kecil, sering kali justru memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang sebenarnya mampu membayar harga BBM tanpa subsidi. 

Baca juga: Buntut Pencatutan Nama di Karya Ilmiah, Prof. Kumba Digdowiseiso Dicopot dari Jabatannya

Sebagai contoh, pada tahun 2014, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM demi memperbaiki alokasi anggaran negara. Kebijakan ini awalnya menuai protes dari masyarakat, terutama karena kenaikan harga BBM dianggap memberatkan. Namun, pengurangan subsidi tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meski kebijakan tersebut memerlukan penyesuaian bagi masyarakat, dalam jangka panjang, banyak pihak yang berpendapat bahwa hal ini lebih menguntungkan perekonomian negara secara keseluruhan. 

Kebijakan subsidi BBM sebaiknya dipandang tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai prioritas jangka panjang negara dalam menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Opini yang berkembang di kalangan ekonom menunjukkan bahwa subsidi ini perlu ditata ulang untuk benar-benar mengarah pada keadilan sosial. Kebijakan yang terfokus pada penerima manfaat yang tepat, seperti subsidi langsung bagi kelompok golongan bawah, dapat mengurangi beban keuangan negara dan mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Dengan mengalokasikan subsidi secara lebih selektif, pemerintah dapat menghindari ketimpangan pemanfaatan yang saat ini banyak dikritik. 

Bayangkan subsidi BBM sebagai tambalan pada ban sepeda yang bocor. Pada awalnya, tambalan itu menolong agar sepeda tetap bisa digunakan, namun jika terus-menerus digunakan tanpa memperbaiki ban secara menyeluruh, sepeda itu lama-kelamaan akan rusak dan tidak bisa dikendarai lagi. Demikian juga, subsidi BBM yang dipertahankan tanpa adanya perbaikan sistematis hanya akan menjadi solusi sementara yang mengabaikan tantangan energi yang lebih besar di masa depan. Bayangkan jika pemerintah terus-menerus hanya menambal, pada akhirnya beban biaya perawatan akan semakin besar dan potensi kerusakan parah menjadi tak terhindarkan. Sama seperti ban sepeda yang akhirnya perlu diganti agar perjalanan bisa terus berlangsung, subsidi BBM perlu diganti dengan kebijakan yang mendorong transisi energi terbarukan dan efisiensi penggunaan bahan bakar yang lebih cerdas. Dengan langkah tersebut, negara dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi dan mulai berinvestasi dalam teknologi yang lebih tahan lama dan berkelanjutan. 

Jika melihat kenyataan di lapangan, stasiun pengisian bahan bakar selalu dipadati oleh antrean panjang kendaraan yang menunggu untuk mengisi BBM bersubsidi. Di antara kendaraan tersebut, terlihat sepeda motor tua yang dikendarai oleh pekerja kasar berdesak-desakan dengan SUV mewah milik keluarga kelas atas. Pemandangan ini menjadi gambaran jelas dari ketimpangan dalam kebijakan subsidi BBM. Apa yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang rentan secara ekonomi justru diperebutkan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang kemampuan finansial mereka. Bayangkan, pemilik kendaraan mewah yang seharusnya mampu membayar harga BBM tanpa subsidi dengan mudah memanfaatkan bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi kalangan yang lebih membutuhkan. Sementara itu, pengendara berpenghasilan rendah terus menghadapi realitas persaingan yang tidak adil dalam memperoleh bahan bakar bersubsidi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kebijakan ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya, dan apakah ada alternatif yang lebih bijak dan adil? Tanpa perubahan signifikan dalam distribusi dan pengawasan, subsidi BBM berisiko terus menjadi beban besar bagi anggaran negara, sementara upaya menuju keadilan dan efisiensi energi tetap terhambat oleh praktik yang tidak optimal.

Baca juga: Live In Menjadi Bagian Hidup Kanisian