Mafia tanah adalah musuh negara, musuh rakyat. Itu jelas.
Namun siapa aktor-aktor yang bermain di belakang mafia tanah itu?
Ada mafia tanah seperti yang menimpa ibunda Dino Patti Djalal, dan ada pula yang modelnya seperti yang dimainkan oleh Triad oknum Pemprov DKI Jakarta berkolusi dengan oknum DPRD DKI Jakarta plus oknum BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya.
Mengamati apa yang terjadi dalam skandal Triad Pemprov -- DPRD -- BUMD itu semakin terkuaklah praktek manipulasi yang sungguh-sungguh memalukan.
Saking memalukannya, sekarang setelah kasusnya mencuat ke ranah publik, mereka terkesan saling eker-ekeran satu sama lainnya. Saling lempar tanggung-jawab. Saling tuding. Mengapa?
Apalagi setelah KPK membuka kemungkinan untuk memanggil Anies Baswedan terkait skandal korupsi lahan rumah DP 0 rupiah ini.
Ketika ditanya perihal proses pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah ini, Gubernur dan Wakil Gubernur mengaku tidak tahu menahu lantaran mereka katanya tidak masuk ke wilayah teknis.
WaGub M.Riza Patria bilang, "Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin."
Agak aneh memang, sehingga kita jadi bertanya-tanya, mekanisme evaluasi (review) seperti apa yang selama ini mereka lakukan terhadap jalannya operasi pemerintahan? Padahal uang rakyat yang digelontorkan ke dalam proyek itu sangat jumbo (Rp 3,3 trilyun)! Itu jumlah yang sangat besar.
Berbalas pantun pun terjadi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat suara.
