Bukan sekali ini saja keduanya "berseteru". Surat terbuka Adian Napitupulu mungkinkah dilanjutkan saja debat terbuka dengan Erick Thohir?
Baru-baru ini surat terbuka Adian Napitupulu bertajuk "Ambisi dari Imajinasi Menteri Bisa Lebih Berbahaya Dari Demonstrasi" cukup viral. Apalagi surat terbuka itu diberi catatan: "Boleh dipublikasikan".
Jelas Bang Adian bukanlah orang sembarangan, dan Erick Thohir pun juga bukan "orang luar". Keduanya adalah "orang dalam" di lingkaran Jokowi. Semua juga sudah tahu itu. Jadi apa sih masalahnya diantara mereka berdua?
Singkat cerita, Adian (bernada) menuduh Erick punya ambisi jadi Presiden di tahun 2024 nanti. Dan karenanya sudah tidak konsen lagi dengan kerjaannya sebagai Menteri BUMN.
Kita juga sadar bahwa upaya Erick Thohir merestrukturisasi raksasa korporasi BUMN memang bukan kerjaan gampang. Ada dimensi tradisi (kesejarahan) yang sudah mengakar kuat disana, ini perlu nyali besar untuk mentransformasikannya menjadi korporasi modern yang bisa berkiprah dan berkompetisi di pasar global.
Namun terus terang ada juga beberapa poin yang disampaikan Adian perlu dijawab tuntas oleh Erick. Agar semuanya jadi terang benderang, sehingga upaya Erick untuk mendapat dukungan moral dari publik bisa optimal.
Pertama soal kritik Adian tentang rangkap jabatan disana. Bang Adian mengharapkan agar Kementerian BUMN mestinya berbenah diri supaya kinerjanya bisa lebih baik dibandingkan saat dipimpin oleh menteri sebelumnya. Untuk ini kita sangat setuju.
Data obyektif yang disampaikan Adian perlu dijawab, bahwa soal rangkap jabatan di era Dahlan Iskan katanya hanya 271 orang, lalu di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang. Tapi justru di Era Erick malah membengkak jadi hampir tembus 600 orang alias naik hampir 3 kali lipatnya.
Tentu Erick Thohir punya pertimbangan-pertimbangan khusus soal ini. Dan karena BUMN adalah lembaga usaha milik negara (publik), maka sampaikan saja pada publik apa benar demikian? Serta apa pertimbangan-pertimbangan beliau tentang ini?
Ini bisa jadi topik debat terbuka yang mencerdaskan. Tak perlu emosional atau berprasangka buruk terlebih dahulu. Jelaskan saja apa adanya. Transparan dan profesional.
Argumentasi Adian juga bukannya tidak berdasar. Disampaikan bahwa rangkap jabatan menurutnya merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik. Adian pun menunjukkan bahwa Menteri Erick justru melegitimasi kebijakannya dengan menerbitkan  Peraturan Menteri nomor 10/MBU/10/2020 yang justru melegalkan rangkap jabatan.
Dan ini disesalkan Adian lantaran saat ini ada jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, namun kok  disaat yang seperti ini justru ada segelintir orang yang malah menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan. Kesimpulan Adian, ini merupakan keputusan menteri yang menurutnya tidak mengerti penderitaan rakyat.
Begitulah perspektif dari Adian Napitupulu. Tapi bagaimana cara pandang Menteri Erick? Ini yang perlu klarifikasi. Kita meyakini bahwa Menteri Erick sampai mengeluarkan Peraturan Menteri No.10/MBU/10/2020 itu seyogianya melewati berbagai pertimbangan manajemen, strategis, maupun politis.
Ini bisa disampaikan dalam debat terbuka yang mencerahkan. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memahami dan akhirnya tercapai resolusi yang bisa dipahami semua pihak dan bisa didukung secara luas.
Adian juga menyisipkan tentang ada sinyalemen dari Sekjen PDIP tentang penglihatannya bahwa soliditas kabinet berpotensi terganggu lantaran adanya imajinasi menteri yang katanya berambisi untuk maju di 2024.
Walau soal ini menurut hemat kita bukanlah sesuatu yang aneh, semua orang boleh saja punya ambisi seperti itu. Siapa pun, boleh dari kader PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, PPP sampai PSI yang saat ini ada dalam kabinet Jokowi entah sebagai Menteri, Wamen, atau Staf Khusus/Ahli. Tak jadi soal.
Dinamika di Kementerian BUMN memang pekat dengan dimensi politik dan ekonomi. Tapi untuk menjalankan operasi bisnisnya, seyogianya Kementerian BUMN bisa menitikberatkannya pada aspek profesionalisme (soal efektivitas dan efisiensi) di aspek ekonomi.
Dan untuk dimensi profesionalisme (ekonomi) ini kiranya Menteri Erick bisa dengan tuntas merespon apa yang "dituduhkan" oleh Adian Napitupulu.
Sekali lagi, keduanya bukanlah orang sembarangan, bukan juga "orang luar" lingkaran Jokowi. Kita mengharapkan keduanya bisa kolaboratif saling melengkapi. Adian dari sisi dukungan politik, dan Erick dari kerja profesional di sisi ekonomi.
Sehingga BUMN benar-benar bisa jadi semacam "Indonesia Incorporated" yang mampu berkiprah di pasar global. Dan ujungnya mampu berkontribusi positif pada APBN dan memperkuat daya saing nasional yang lebih luas.
Soal ambisi dari imajinasi seorang Menteri itu tidak jadi soal (hampir semua pejabat juga begitu, apalagi parpol). Dan apakah ini lebih berbahaya dari demonstrasi? Tentu saja tidak, demonstrasi itu sendiri adalah hal yang dulu kerap dilakoni sendiri oleh Bang Adian. Karir politik Bang Adian pun bertolak dari aktrivitasnya sebagai seorang demonstran.
Yang berbahaya dari aktivitas demontrasi adalah para penunggangnya, para bandar yang punya agenda busuk di belakangnya.
Jadi bagaimana, apakah Adian dan Erick siap untuk masuk dalam wacana (diskursus) mencerahkan dalam bentuk debat publik terbuka yang edukatif dan bersahabat?
Demi Indonesia Maju! Maju peradabannya, jujur dan adil bangsanya.
30/10/2020
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
