Mohon tunggu...
Andre Vincent Wenas
Andre Vincent Wenas Mohon Tunggu... Konsultan - Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Debat Kusir ala M Nasir yang Sangat Memalukan!

1 Juli 2020   03:55 Diperbarui: 1 Juli 2020   03:57 4893
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Seperti anak kecil di Taman Kanak-Kanak! Kalau tidak dikasih permen, ya ngambek.

Sungguh pertunjukan yang sangat memalukan. Sementara anggota parlemen lain pun terbungkam seribu bahasa.

Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Dulu desas-desusnya sih setiap RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR-RI perusahaan BUMN yang diundang mesti bawa 'permen' (pemanis). Atau jatah proyek buat oknum di parlemen. Walahuallam, cuma begitu lah kabar burung yang lepas sangkar bernyanyi.

Apakah lantaran sekarang tidak ada lagi jatah-jatahan seperti itu maka ada yang ngambek? Kita gak tahu juga, semoga saja sih sudah tidak ada lagi ya. Insyaallah. Damai di bumi, damai di hati.

Gerakan 'Bersih-Bersih BUMN' memang telah membuat sementara pihak meradang. Bahwa BUMN sebagai sapi perah atau mesin ATM-nya oknum parlemen juga sudah jadi rahasia umum.

Dan apakah gara-gara semua itu disetop maka ada yang ngambek seperti anak TK yang diambil permennya.

Terlepas dari itu semua, kita sungguh berharap agar kualitas parlemen kita bisa naik kelas. Perdebatan yang terjadi boleh saja keras asal berdasar data, keras bukan kasar!

Argumentasinya mesti yang cerdas dong, bukan asal ngomong dengan emosi yang tidak terkendali. Terkesan norak deh kalau gaya preman pelabuhan dipertontonkan di ruang dewan yang (seharusnya) terhormat.

Apa yang disajikan oleh tayangan Televisi Parlemen itu sebetulnya adalah juga bagian dari proses pendidikan politik. Publik mesti dicerahkan dengan apa saja yang diperbincangkan di dewan yang mewakili mereka.

Kalau materi pendidikan politik publik adalah yang seperti diperlihatkan oleh M.Nasir, tentu amat sangat disayangkan. Tak ada dialektika yang mencerahkan. Hanya terkesan gaya petantang-petenteng tanpa kesediaan mendengar untuk memahami.

Namun ya  sudahlah, kita mengerti juga bahwa memang sulit untuk mendengar dan berusaha memahami duduk persoalan kasus utang BUMN secara obyektif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun