Mulai sejak kapan keterlibatan masyarakatnya? Mulai sejak pemda mengunggah draft KUA-PPAS sebelum dibahas bersama DPRD. Kenapa? Supaya masyarakat bisa ikut menyoroti dan memberikan masukan terhadap rencana program dan anggaran pemerintah daerahnya. Sebelum diketok palu oleh parlemen.
Bentuk keterbukaannya adalah dengan mempublikasikan (sekarang ya tinggal di upload di laman resmi pemda) semua dokumen-dokumen yang masih rancangan.
Karena kalau sudah diketok palu bersama DPRD ya ngapain juga masyarakat mesti terlibat lagi. Itu namanya nasi dan sayurnya sudah jadi bubur Manado.
Maka sekarang bolehlah kita bertanya, sekaligus menantang, adakah partai politik (selain PSI Jakarta) yang mau menuntut pemdanya untuk tranparan soal APBD? Dan kapan pengelolaan anggaran bisa go-live?
Ok, kita tunggu ya, sampai ditayangkan di laman resmi pemda masing-masing.
"The worst disease in the world today is corruption. And there is a cure: transparency!" -- Bono.
21/04/2020
*Andreas Vincent Wenas*, Sekjen 'Kawal Indonesia' -- Komunitas Anak Bangsa
Sumber:
satu, dua, tiga, empat, lima, enam
